MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak bahan bakar minyak (BBM) dan pajak kendaraan bermotor.
Anggota DPRD Kalteng, Ampera AY Mebas, mengatakan peningkatan PAD menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita harus maksimalkan pendapatan daerah. Jangan hanya mengandalkan sumber yang selama ini berjalan, tetapi cari dan kelola semua potensi yang ada,” ujarnya, Jumat (7/8/2026).
Menurut Ampera, sektor pajak BBM masih menyimpan potensi yang cukup besar untuk dioptimalkan. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem pendataan agar seluruh aktivitas distribusi BBM di Kalimantan Tengah dapat terpantau secara menyeluruh.
Ia menilai pendataan tidak hanya mengacu pada data dari Pertamina, tetapi juga perlu memanfaatkan data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Menurutnya, distribusi BBM di daerah tidak hanya dilakukan oleh Pertamina, melainkan juga melibatkan perusahaan lain yang memiliki kewajiban perpajakan.
“Jangan hanya memakai data dari Pertamina. Data dari BPH Migas juga harus dimanfaatkan, karena sumber BBM bukan hanya dari Pertamina. Ada perusahaan lain yang juga beroperasi, sehingga potensi pajaknya harus dihitung dengan tepat,” katanya.
Selain pajak BBM, Ampera juga menyoroti pentingnya mengoptimalkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Ia menilai peran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di kabupaten dan kota perlu diperkuat agar lebih proaktif mengingatkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
Menurutnya, optimalisasi penerimaan tidak cukup hanya mengandalkan program pemutihan pajak, tetapi juga harus dibarengi dengan pendataan kendaraan yang lebih tertib, termasuk mendorong proses balik nama kendaraan yang telah berpindah kepemilikan.
“Jangan hanya menunggu program pemutihan. Samsat harus aktif menagih wajib pajak. Data kendaraan sudah ada, tinggal dimaksimalkan. Kalau kendaraan sudah berpindah tangan, segera dorong balik nama agar data dan penerimaan lebih tertib,” tegasnya.
Ampera berharap pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota dapat memperkuat sinergi dalam menggali seluruh potensi PAD yang tersedia. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
“Semua daerah punya kepentingan yang sama. Kalau PAD meningkat, maka kemampuan pemerintah dalam membangun dan melayani masyarakat juga semakin besar,” pungkasnya. (red)
