MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Palangka Raya kembali menjadi keluhan masyarakat.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat perhatian karena tidak hanya menyita waktu warga, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah bersama pihak terkait segera mencari solusi dan memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) berjalan lancar serta merata.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengatakan keluhan masyarakat terkait antrean BBM perlu segera direspons melalui langkah konkret. Menurutnya, pemerintah tidak perlu menunggu kondisi semakin panjang sebelum mengambil tindakan.
“Kita imbau kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah secepatnya, supaya tidak terjadi seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” kata Nafsiah, Senin (14/9/2026).
Ia menilai pemerataan pasokan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Distribusi yang tidak merata berpotensi membuat masyarakat berbondong-bondong mendatangi SPBU tertentu, sehingga antrean kendaraan semakin menumpuk.
Selain mengganggu aktivitas warga, antrean panjang juga dapat berdampak terhadap lalu lintas apabila kendaraan yang mengantre meluber hingga ke badan jalan.
Karena itu, Nafsiah mendorong pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap pola distribusi BBM serta kondisi antrean di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan berulang dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik.
Ia juga mengusulkan adanya pengaturan pelayanan atau jalur khusus bagi kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan akses lebih cepat, di antaranya lansia dan pengemudi ojek online.
“Harus diatur sedemikian rupa. Seperti jalur khusus untuk lansia dan ojek online itu agar lekas direalisasikan,” ujarnya.
Menurut Nafsiah, langkah antisipatif perlu dilakukan sejak awal agar persoalan antrean tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Pemerintah, kata dia, diharapkan tidak menunggu keluhan masyarakat semakin banyak baru kemudian mengambil tindakan.
“Jadi kita berharap langkah-langkah antisipatif dari pemerintah segera mungkin,” tegas Nafsiah.
DPRD Kalteng berharap pemerintah segera memastikan ketersediaan dan distribusi BBM tetap berjalan dengan baik. Dengan demikian, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU dan aktivitas lalu lintas di sekitar lokasi pengisian BBM tetap terjaga. (red)
