MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Kondisi infrastruktur dasar di sejumlah wilayah pedalaman Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran, menilai arah kebijakan anggaran daerah seharusnya lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
Menurut Maryani, hingga kini masih terdapat anak-anak di wilayah pedalaman yang harus menyeberangi sungai untuk menuju sekolah karena belum tersedianya jembatan penghubung. Bahkan, kata dia, masih ada siswa yang berangkat ke sekolah dengan keterbatasan sarana, termasuk tanpa mengenakan sepatu.
“Lebih baik kita memprioritaskan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Masih ada anak-anak yang harus menyeberang sungai untuk sekolah karena belum ada jembatan. Bahkan ada yang berangkat tanpa memakai sepatu,” ujar Maryani, Jumat (31/7/2026).
Ia mengatakan, persoalan infrastruktur dasar di pedalaman masih menjadi tantangan besar yang perlu segera ditangani. Selain kondisi jalan yang belum memadai, masih terdapat keterbatasan jembatan penghubung, penerangan, fasilitas layanan kesehatan, hingga kebutuhan akan rumah layak huni.
Maryani menegaskan, setiap kebijakan anggaran semestinya disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu menetapkan skala prioritas pembangunan secara tepat agar manfaat APBD dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Kalau saya punya kewenangan, jalan dan jembatan pasti menjadi prioritas. Saat menyusun anggaran kita harus memakai hati, bukan hanya melihat angka. Yang paling penting adalah menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Ia berharap APBD 2027 dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedalaman yang hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi akibat belum memadainya infrastruktur dasar. (red)
