Dukungan bagi kemandirian institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus menguat dari berbagai elemen masyarakat. Kini, dukungan tersebut disampaikan oleh pemangku adat. Damang Adat untuk wilayah Kecamatan Hanau dan Kecamatan Danau Seluluk, Rahmad Asiando, secara tegas menyatakan dukungannya agar Polri tidak ditempatkan di bawah kementerian mana pun.
Pernyataan dukungan ini disampaikan Rahmad Asiando pada Kamis, 22 Januari 2026, pukul 10.00 WIB. Ia menekankan bahwa independensi Polri adalah syarat mutlak untuk menjaga netralitasnya dalam menegakkan hukum.
“Polri harus tetap berdiri sendiri, tidak di bawah bayang-bayang kementerian tertentu. Hanya dengan posisi yang independen, Polri dapat bertindak secara adil, objektif, dan benar-benar berpijak pada hukum, tanpa tekanan atau kepentingan politik,” ujar Rahmad Asiando.
Lebih lanjut, Damang yang memimpin dua kecamatan ini juga menyampaikan dukungan penuh kepada Polri sebagai garda terdepan dalam upaya penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Ia menilai, peran sentral ini harus diiringi dengan kewenangan dan keleluasaan institusional yang memadai.
“Kami, masyarakat adat, melihat dan merasakan langsung peran Polri di lapangan. Sebagai garda terdepan, mereka membutuhkan legitimasi dan ruang gerak yang kuat untuk bertindak cepat dan tepat dalam menciptakan keamanan serta menindak setiap pelanggaran hukum. Posisi yang kuat dan netral akan membuat mereka lebih efektif,” tambahnya.
Dukungan dari tokoh adat ini memiliki resonansi khusus, mengingat pemangku adat adalah representasi dari kearifan lokal dan penjaga ketertiban di tingkat komunitas. Pernyataan Rahmad Asiando mencerminkan kepercayaan sekaligus harapan masyarakat akar rumput terhadap institusi Polri.
Dukungan ini menambah deretan suara dari masyarakat, termasuk sebelumnya dari Ketua DPD TBBR Kabupaten Seruyan, yang menginginkan Polri tetap mandiri. Seruan ini menguat dalam diskursus publik mengenai struktur kepolisian yang ideal untuk mendukung penegakan hukum yang berintegritas dan berwibawa.
