MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang aktivitas produksinya sangat bergantung pada ketersediaan listrik.
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, menyatakan keberatan terhadap kebijakan pemadaman listrik bergilir yang masih berdampak terhadap masyarakat di daerah tersebut.
Menurutnya, Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah penghasil energi listrik dengan kapasitas pembangkit yang dinilai cukup besar. Bahkan, kapasitas sejumlah pembangkit di Kalteng disebut melebihi kebutuhan beban puncak listrik di daerah.
“Lembaga kami tidak sependapat dengan kebijakan PLN yang memasukkan Kalimantan Tengah dalam skema pemadaman bergilir. Hal ini membuat masyarakat Kalteng merasa dirugikan. Karena sesungguhnya Kalteng merupakan daerah yang berkontribusi sebagai penghasil energi listrik yang juga menyuplai kebutuhan ke provinsi lain,” ujar Junaidi, Kamis (6/8/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah pembangkit utama di Kalimantan Tengah memiliki kapasitas produksi yang signifikan. Jika digabungkan, kapasitas beberapa pembangkit tersebut mencapai lebih dari 600 megawatt, sedangkan kebutuhan beban puncak listrik di seluruh wilayah Kalteng diperkirakan sekitar 190 megawatt.
Kondisi tersebut, kata Junaidi, menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi surplus daya. Karena itu, ia menilai kebijakan pemadaman bergilir yang turut berdampak pada masyarakat Kalteng perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi daerah yang turut berkontribusi dalam penyediaan energi listrik.
“Kalau memang terjadi kekurangan pasokan di wilayah lain yang menerima suplai listrik dari Kalimantan Tengah, jangan sampai penyelesaiannya justru dibebankan kepada masyarakat Kalteng melalui pemadaman bergilir,” tegasnya.
Junaidi meminta PT PLN (Persero) mempertimbangkan kembali pola distribusi dan pengelolaan pasokan listrik, khususnya yang berdampak terhadap masyarakat di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, kontribusi Kalteng sebagai salah satu daerah penghasil energi seharusnya menjadi pertimbangan dalam menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat dan dunia usaha di daerah.
“Yang kami harapkan adalah adanya solusi yang adil. Masyarakat membutuhkan kepastian pasokan listrik, terutama pelaku usaha yang kegiatan sehari-harinya sangat bergantung pada listrik,” katanya.
UMKM Terdampak
Gangguan pasokan listrik juga dirasakan langsung oleh pelaku UMKM di Kota Palangka Raya. Salah seorang pelaku UMKM, Fatmi Sulusi, mengatakan aktivitas produksi kue yang dijalankannya sangat bergantung pada ketersediaan listrik.
Menurut Fatmi, pemadaman listrik dapat menghambat berbagai tahapan produksi, mulai dari proses pembuatan hingga penyelesaian pesanan pelanggan.
“Ketika listrik padam, proses pembuatan hingga penyelesaian pesanan menjadi terhambat juga,” ujarnya.
Ia berharap kondisi kelistrikan di Kalimantan Tengah segera kembali stabil sehingga pelaku UMKM dapat menjalankan aktivitas produksi tanpa khawatir terganggu pemadaman.
Menurutnya, pasokan listrik yang andal sangat penting bagi keberlangsungan usaha, terutama bagi UMKM yang menggunakan peralatan listrik dalam proses produksinya.
“Semoga kondisi listrik segera stabil dan tidak terjadi pemadaman lagi seperti beberapa waktu lalu, karena sangat berpengaruh terhadap aktivitas usaha,” harapnya.
Keluhan tersebut menunjukkan bahwa keandalan pasokan listrik tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Karena itu, penyelesaian gangguan kelistrikan diharapkan dapat segera dilakukan sehingga masyarakat dan pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. (red)
