MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyambut kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, di VIP Room Isen Mulang Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Jumat (31/7/2026).
Kunjungan kerja Menkopolkam ke Kalimantan Tengah dilakukan untuk meninjau kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
Usai penyambutan, Menkopolkam dijadwalkan meninjau Posko Karhutla di Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung kondisi di lapangan, kesiapan personel, serta memastikan langkah penanganan Karhutla berjalan secara terpadu melalui sinergi lintas sektor.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kolaborasi dalam mengantisipasi ancaman Karhutla, mengingat Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi saat memasuki musim kemarau.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI telah menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan kondisi di lapangan sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi potensi peningkatan Karhutla.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa hujan yang masih turun pada akhir Juli harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.
“Hujan yang turun saat ini merupakan jeda yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September dan berpotensi berlanjut sampai November. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” ujar Agustiar.
Ia juga menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Tengah agar segera mengambil langkah sesuai tingkat kerawanan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota tidak perlu ragu menetapkan Status Siaga Darurat apabila kondisi mengharuskan, serta mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) guna mendukung operasional penanganan Karhutla.
“Saya minta para bupati dan wali kota bergerak cepat. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga untuk mendukung operasional pemadaman, penyediaan BBM, hingga kebutuhan personel di lapangan,” katanya.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya pengambilan keputusan secara cepat melalui koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan data pemantauan cuaca dan iklim per 30 Juli 2026, Kalimantan Tengah mencatat 107 titik panas (hotspot). Kabupaten Pulang Pisau menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 62 titik, disusul Kota Palangka Raya dengan 15 titik.
Meski hasil pemantauan citra satelit belum menunjukkan adanya sebaran asap, kondisi lahan yang semakin kering serta prakiraan cuaca yang didominasi cerah berawan dengan potensi hujan rendah hingga awal Agustus menjadi perhatian serius pemerintah. Kondisi tersebut dinilai memerlukan peningkatan upaya pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas.
Turut mendampingi Gubernur dalam penyambutan Menkopolkam RI tersebut antara lain Kepala BNPB RI Suharyanto, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. (red)
