MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI memperkuat koordinasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla yang digelar di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026).
Rakor dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kepala BNPB RI Suharyanto. Pertemuan itu menjadi forum evaluasi kondisi Karhutla di sejumlah kabupaten dan kota sekaligus menyusun langkah-langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan, mitigasi, dan penanganan kebakaran.
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan hujan yang masih turun pada akhir Juli harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.
Menurutnya, jeda sebelum puncak musim kemarau menjadi waktu yang tepat untuk memastikan personel, peralatan, hingga dukungan logistik berada dalam kondisi siap digunakan.
“Hujan yang turun saat ini merupakan jeda yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan September, bahkan dapat berlanjut hingga November. Karena itu, Pemprov Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Tengah agar tidak ragu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana apabila kondisi di daerah masing-masing membutuhkan penanganan cepat.
Dengan penetapan status tersebut, pemerintah daerah dapat segera memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memenuhi kebutuhan operasional penanganan Karhutla, mulai dari penyediaan bahan bakar, logistik, hingga dukungan bagi personel di lapangan, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan itu, sejumlah kepala daerah turut menyampaikan perkembangan penanganan Karhutla di wilayah masing-masing. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melaporkan titik api di wilayahnya masih terkonsentrasi di Kelurahan Panarung.
Dari 126 titik api yang terpantau, kata Fairid, proses pemadaman masih menghadapi kendala terbatasnya sumber air. Untuk mendukung penanganan yang lebih optimal, Pemerintah Kota Palangka Raya berencana melakukan penyesuaian APBD Perubahan melalui alokasi Belanja Tidak Terduga guna memenuhi kebutuhan operasional penanganan Karhutla.
Sementara itu, Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai menyampaikan kebakaran di kawasan Tumbang Nusa telah melanda sekitar 140 hektare lahan gambut. Kondisi sumur bor yang mulai mengering menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pemadaman.
Ia mengapresiasi dukungan personel TNI dan Polri yang terus membantu penanganan di lapangan. Selain itu, ia berharap BNPB dapat memberikan dukungan pembangunan embung penampung air dan pengembangan jaringan kanal sebagai bagian dari upaya mitigasi jangka panjang.
Menanggapi berbagai laporan tersebut, Gubernur Agustiar Sabran mengajukan sejumlah permohonan dukungan kepada BNPB. Di antaranya kelanjutan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penambahan helikopter water bombing untuk wilayah selatan Kalimantan Tengah, bantuan sarana dan prasarana pemadaman di darat, serta percepatan pencairan Dana Siap Pakai (DSP).
Selain memperkuat upaya mitigasi dan pemadaman, Gubernur juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Kepala BNPB RI Suharyanto menegaskan pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam penanganan Karhutla. Dukungan tersebut mencakup penyediaan logistik, bantuan operasional, hingga pendanaan agar upaya penanganan dapat berjalan optimal dan mampu mencegah dampak kabut asap yang berpotensi meluas hingga lintas daerah maupun lintas negara.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, kepala perangkat daerah, serta perwakilan instansi vertikal terkait. (red)
