MONITOR KALTENG– Pengurus Koperasi Bina Warga Bersatu menyampaikan hak jawab atas pemberitaan Monitor Kalteng berjudul
“Koperasi Bina Warga Bersatu Diduga Langgar Aturan Perkoperasian, Ketua dan Bendahara Dilaporkan”.
Melalui surat keberatan resmi yang disampaikan kepada Pimpinan Redaksi Monitor Kalteng, pengurus koperasi menyatakan keberatan terhadap pemberitaan tersebut karena dinilai berpotensi membentuk opini negatif di tengah masyarakat dan merugikan nama baik Ketua serta Bendahara koperasi.
Dalam hak jawabnya, pengurus menegaskan bahwa pokok persoalan yang terjadi sebenarnya berkaitan dengan transaksi jual beli kartu Koperasi Bina Warga Bersatu yang melibatkan Idris dan Sri Utami.
Menurut pengurus, persoalan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan kronologi transaksi, bukti kepemilikan, serta keterangan para pihak yang terlibat.
Pengurus juga menyatakan bahwa kartu koperasi yang menjadi objek persoalan masih berada di tangan pemilik awal yang disebut sebagai anggota koperasi.
Karena itu, menurut mereka, status kepemilikan kartu dan hak keanggotaan harus diperiksa berdasarkan dokumen serta administrasi resmi koperasi, bukan hanya berdasarkan klaim sepihak.
Pengurus Koperasi Bina Warga Bersatu juga keberatan apabila persoalan transaksi jual beli kartu tersebut kemudian dikaitkan dengan dugaan pelanggaran aturan perkoperasian oleh Ketua dan Bendahara.
Mereka menilai setiap tuduhan terhadap pengurus harus didukung bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai pemberitaan menimbulkan kesan bahwa pengurus telah melakukan pelanggaran sebelum persoalan diperiksa secara objektif,” demikian salah satu substansi keberatan yang disampaikan dalam surat tersebut.
Selain menyampaikan keberatan, pengurus meminta redaksi melakukan klarifikasi terhadap Idris dan Sri Utami mengenai transaksi jual beli kartu koperasi tersebut.
Mereka juga meminta agar fakta mengenai keberadaan kartu, status kepemilikan, serta administrasi keanggotaan diperiksa kembali untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Pengurus turut meminta agar hak jawab dan klarifikasi mereka dimuat secara proporsional serta bagian pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta dilakukan koreksi.
Menurut mereka, persoalan yang melibatkan pihak-pihak tertentu jangan sampai berdampak terhadap seluruh anggota dan mencemarkan nama baik lembaga koperasi.
Meski demikian, pengurus menyatakan tidak bermaksud menghalangi kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Mereka berharap pemberitaan tetap mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, verifikasi, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Apabila permintaan hak jawab dan koreksi tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, pengurus menyatakan mempertimbangkan untuk menempuh mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers maupun langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Redaksi Monitor Kalteng menghormati hak jawab yang disampaikan Pengurus Koperasi Bina Warga Bersatu.
Hak jawab ini merupakan bagian dari komitmen terhadap prinsip keberimbangan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut, termasuk Idris dan Sri Utami, guna memperoleh informasi secara utuh.
Apabila dalam proses verifikasi ditemukan kekeliruan atau ketidakakuratan informasi dalam pemberitaan sebelumnya, redaksi akan melakukan koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Pemberitaan ini disampaikan sebagai pemenuhan hak jawab sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan penjelasan kepada publik.
(Red)
