MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga harus menjamin keselamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dalam sambutan tertulis yang dibacakan Plt. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Farid Wajdi, pada Rapat Koordinasi Penanganan Peristiwa Karhutla bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (11/11/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa kompleksitas penanganan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah provinsi terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, Manggala Agni, relawan, dunia usaha, hingga masyarakat.
Kolaborasi tersebut dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari edukasi kepada masyarakat, mitigasi risiko, pencegahan kebakaran, hingga penanggulangan dan pemadaman di lokasi terdampak.
Selain upaya pengendalian kebakaran, Pemprov Kalteng juga menempatkan perlindungan masyarakat sebagai bagian penting dari penanganan karhutla. Sejumlah langkah disiapkan untuk mengurangi dampak asap, di antaranya penyediaan rumah oksigen, pembagian masker dan vitamin, serta penyaluran bantuan air bersih dan pangan bagi warga terdampak.
Pemerintah juga menerapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai langkah perlindungan bagi peserta didik dari risiko paparan asap akibat karhutla.
Gubernur menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla harus dilihat secara lebih luas, tidak sebatas jumlah titik api yang berhasil dipadamkan ataupun luas lahan yang terbakar.
“Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari banyaknya titik api yang dipadamkan atau luasnya lahan yang terbakar, tetapi juga dari upaya maksimal memastikan perlindungan seluruh masyarakat dan kelestarian lingkungan,” demikian pesan Gubernur.
Sementara itu, Komisioner Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM RI, Pramono Ubaid Tanthowi, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menggali informasi secara langsung mengenai kebijakan dan langkah pemerintah dalam pencegahan, penanganan, serta pemulihan dampak karhutla di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, perhatian Komnas HAM tidak hanya tertuju pada aspek penanggulangan kebakaran, tetapi juga pada pemenuhan hak masyarakat yang terdampak, khususnya hak atas kesehatan dan pendidikan.
Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia (lansia) menjadi perhatian khusus. Selain itu, Komnas HAM juga ingin mengetahui dampak karhutla terhadap masyarakat yang kehilangan kesempatan bekerja, termasuk langkah penegakan hukum, penanganan korban, serta perlindungan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik terkait penanganan karhutla.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kalteng menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan, evaluasi, dan rekomendasi Komnas HAM. Hal itu diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan efektivitas penanganan karhutla di daerah.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara komprehensif dengan menyeimbangkan upaya pemadaman, perlindungan masyarakat, pemenuhan hak-hak dasar, serta pelestarian lingkungan. (red)
