MONITOR KALTENG, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pengembangan sistem data terintegrasi, penyediaan kanal pengaduan masyarakat, hingga perluasan akses internet di wilayah pedalaman.
Berbagai langkah tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparannya, Edy menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Kalteng adalah mengembangkan Kalteng Satu Data. Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan data dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat diakses masyarakat secara daring.
Menurut Edy, setiap OPD telah memiliki admin yang bertanggung jawab mengelola dan memperbarui data agar informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat tersedia secara lebih mudah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Salah satunya melalui Kalteng Satu Data yang menghimpun seluruh data dari OPD. Masing-masing OPD memiliki admin yang bertugas mengelola data sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi tersebut melalui internet,” jelas Edy.
Selain melalui integrasi data, Pemprov Kalteng juga mengoptimalkan kanal Lapor Gub sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan, maupun kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Edy mengatakan, setiap laporan yang masuk akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan bidang permasalahan yang disampaikan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah provinsi juga telah menyediakan 1.783 perangkat Starlink untuk memperluas jangkauan internet, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan akses jaringan atau blank spot.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses informasi sekaligus mendukung pemerataan layanan digital hingga ke wilayah terpencil.
Pada kesempatan itu, Edy turut memaparkan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai salah satu program unggulan Pemprov Kalteng dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program tersebut mencakup berbagai bentuk dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bantuan sosial.
“Program Kartu Huma Betang Sejahtera adalah upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, UMKM, dan bantuan sosial. Kita berharap keterbukaan informasi publik di Kalimantan Tengah terus meningkat sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai program pemerintah dan perkembangan pembangunan daerah,” kata Edy.
Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov Kalteng berharap keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban pemerintah, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (red)
