MONITOR KALTENG, KUALA PEMBUANG – Kepastian pemanfaatan lahan menjadi salah satu persoalan penting dalam pembangunan daerah. Di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, persoalan tersebut berkaitan dengan penataan kawasan hutan pascapelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Pemerintah Kabupaten Seruyan kini berupaya mencari jalan keluar agar hasil penyelesaian penguasaan tanah melalui program TORA tidak menyisakan persoalan baru, khususnya terkait perbedaan fungsi kawasan dan ketidaksinkronan tata ruang.
Persoalan itu dibahas dalam rapat yang dipimpin Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan,dr. Bahrun Abbas, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut melibatkan pembahasan sinkronisasi kebijakan tata ruang antara pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Salah satu kesepakatan penting dalam rapat tersebut adalah menyelesaikan potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan melalui reviu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah.
Pemerintah daerah juga akan menyinkronkan rekomendasi dan pola persetujuan TORA melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) yang sebelumnya telah diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Seruyan.
Dalam prosesnya, objek tanah hasil pola persetujuan TORA PPTPKH akan melalui mekanisme holding zone untuk diarahkan menjadi zona budidaya.
Hasilnya akan menjadi data pendukung dalam proses perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Namun, proses tersebut tetap membutuhkan tahapan reviu RTRW provinsi dan usulan Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Kehutanan.
Bagi daerah, penataan ini bukan sekadar urusan menyelaraskan dokumen perencanaan. Kejelasan fungsi ruang juga berkaitan dengan arah pembangunan, pemanfaatan lahan pertanian, kawasan tambak, hingga rencana kegiatan masyarakat yang membutuhkan kepastian tata ruang.
Karena itu, Pemkab Seruyan turut meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis segera menyerahkan data kondisi lapangan dan rencana kegiatan yang membutuhkan ruang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya bidang tata ruang.
Data lahan persawahan, tambak, serta berbagai kebutuhan sektoral lainnya akan diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Seruyan untuk kemudian diselaraskan dengan kebijakan tata ruang provinsi.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah tumpang tindih peruntukan lahan sekaligus memberikan dasar perencanaan pembangunan yang lebih jelas.
Pada akhirnya, persoalan tata ruang bukan hanya tentang garis dan batas dalam sebuah peta. Di baliknya terdapat kepentingan masyarakat, pemanfaatan lahan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Pemkab Seruyan kini dihadapkan pada pekerjaan penting: memastikan penyelesaian persoalan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menghadirkan kepastian tata ruang yang dapat mendukung kebutuhan pembangunan dan masyarakat.(*As)
