SERUYAN, MONITOR KALTENG – Dugaan pelanggaran tata kelola perkoperasian mencuat di lingkungan Koperasi Bina Warga Bersatu, Desa Tumbang Bai, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Dua pengurus koperasi, yakni Ketua Supiannur dan Bendahara Hendri, menjadi sorotan atas dugaan tindakan yang disebut merugikan pihak pemegang hak atas kartu anggota atas nama Ruslianor, yakni Idris beserta istrinya.
Persoalan tersebut berkaitan dengan dugaan penerbitan buku pengganti tanpa melalui proses verifikasi yang memadai, sementara buku lama diduga tidak diblokir. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur administrasi dan sistem pengamanan hak anggota koperasi.
Berdasarkan kajian terhadap ketentuan perkoperasian, persoalan tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Ketentuan tersebut mengatur tanggung jawab pengurus atas kerugian koperasi yang timbul akibat tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Oleh karena itu, perlu dipastikan apakah proses penerbitan buku pengganti telah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta prosedur administrasi koperasi.
Tidak hanya persoalan administrasi, penerbitan buku pengganti tanpa verifikasi dan tidak adanya pemblokiran buku lama juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan.
Apabila ditemukan adanya penggunaan dokumen yang tidak sah untuk memperoleh hak atau mengambil simpanan milik pihak lain, aparat penegak hukum dapat menelusuri kemungkinan adanya unsur tindak pidana, termasuk dugaan pemalsuan surat, penipuan, maupun penggelapan.
Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan hak anggota koperasi serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga perkoperasian.
Pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan dapat membuka dokumen administrasi, riwayat penerbitan buku pengganti, status buku lama, serta catatan transaksi simpanan untuk memastikan duduk perkara secara transparan.
Hingga informasi ini disusun, persoalan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pengumpulan bukti. Klarifikasi dari Ketua Koperasi Supiannur dan Bendahara Hendri juga diperlukan guna memberikan penjelasan mengenai prosedur penerbitan buku pengganti dan status simpanan yang dipersoalkan.
MONITOR KALTENG membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak pengurus Koperasi Bina Warga Bersatu maupun pihak terkait lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Masyarakat berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara transparan, hak pihak yang berkepentingan mendapatkan kepastian, dan apabila ditemukan pelanggaran, dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(Sumber /Iskandar)
(Redaksi/Gunawan)
