MONITOR KALTENG,Jakarta – Pemerintah Kota Palangka Raya kembali mencatatkan capaian di tingkat nasional. Dalam ajang *SAKIP dan Zona Integritas Award 2025* yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu, 11 Februari 2026, Pemko Palangka Raya meraih predikat BB (Sangat Baik) dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025. Pada kesempatan yang sama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya juga memperoleh penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Penghargaan diserahkan di Aula Kementerian PANRB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Agenda ini menjadi puncak evaluasi nasional terhadap kinerja kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam penguatan akuntabilitas dan reformasi birokrasi.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP bertujuan memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, serta manajemen kinerja instansi pemerintah. Menurut dia, sistem tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah memiliki indikator capaian yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“SAKIP bukan sekadar administrasi laporan, tetapi bagaimana anggaran negara benar-benar memberikan hasil yang berdampak bagi masyarakat,” ujar Erwan dalam sambutannya.
Ia menambahkan, pembangunan Zona Integritas difokuskan pada pembentukan unit kerja yang berintegritas tinggi, profesional, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural. Menurut dia, keberhasilan reformasi harus tercermin pada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Penguatan akuntabilitas kinerja dan integritas aparatur menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Rini.
Predikat BB yang diraih Pemerintah Kota Palangka Raya menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada predikat B. Kenaikan ini menandakan adanya perbaikan signifikan dalam sistem perencanaan berbasis kinerja, pengukuran capaian program, hingga efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
Capaian tersebut sekaligus menempatkan Palangka Raya sebagai salah satu pemerintah daerah yang dinilai mampu memperkuat konsistensi antara perencanaan pembangunan dan realisasi program.
Adapun penghargaan Zona Integritas yang diraih DPMPTSP Palangka Raya dinilai sebagai bentuk keberhasilan unit layanan tersebut dalam membangun sistem pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang perizinan dan investasi.
Wali Kota Palangka Raya menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima jajarannya. Ia menyebut peningkatan nilai SAKIP sebagai hasil konsolidasi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Peningkatan predikat SAKIP dari B menjadi BB merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memperkuat tata kelola yang akuntabel dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penghargaan Zona Integritas yang diraih DPMPTSP menjadi penegasan komitmen pemerintah kota dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan berkualitas.
Menurut dia, penghargaan tersebut bukan tujuan akhir, melainkan dorongan untuk terus melakukan perbaikan. Pemerintah Kota Palangka Raya, kata dia, akan melanjutkan penguatan reformasi birokrasi, meningkatkan integritas aparatur, serta mempercepat digitalisasi layanan publik.
“Ke depan, kami akan terus mendorong inovasi pelayanan agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari reformasi birokrasi,” katanya.
Kementerian PANRB berharap penghargaan SAKIP dan Zona Integritas tidak hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan menjadi instrumen pengungkit perubahan budaya kerja birokrasi. Evaluasi kinerja dan pembangunan integritas, menurut kementerian, harus berjalan berkelanjutan agar tata kelola pemerintahan semakin efektif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
(Redaksi)
