MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh unsur dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi terus terjadi selama puncak musim kemarau.
Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026 dan berpotensi berlanjut hingga akhir Oktober, bahkan awal November 2026. Kondisi tersebut membuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan serta kerja sama lintas sektor.
Hal itu disampaikan Agustiar saat memimpin Rapat Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (3/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah.
Dalam arahannya, Agustiar mengibaratkan penanganan karhutla seperti lari maraton yang membutuhkan kesiapan, ketahanan, konsistensi, serta kerja sama seluruh pihak. Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan upaya pemadaman ketika api sudah muncul, tetapi juga harus dibarengi langkah antisipasi dan penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan.
“Kita harus siap menghadapi kondisi yang panjang, bukan hanya hari ini. Dampaknya juga harus kita tangani, termasuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi dan dukungan anggaran tersedia,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan yang harus diperhatikan, khususnya bagi masyarakat yang terdampak kondisi kemarau maupun asap akibat karhutla. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan tersedia selama masa penanganan.
Dalam rapat tersebut juga dilakukan penandatanganan Maklumat Bersama oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Forkopimda sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla.
Agustiar berharap maklumat tersebut tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, dunia usaha, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam menghadapi ancaman karhutla.
“Semua unsur harus bergerak bersama sesuai peran masing-masing,” menjadi semangat yang ditekankan dalam upaya menjaga Kalimantan Tengah dari ancaman karhutla.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mampu menekan potensi meluasnya kebakaran, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan, serta memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi musim kemarau.
Dengan kondisi kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan berkelanjutan. (red)
