MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Sengketa lahan di kawasan Jalan Yos Sudarso Induk, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, kembali menjadi perhatian. Kali ini, persoalan berpusat pada letak empat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Meisy Eva Faridha yang dipersoalkan oleh pihak Aya Rika dan Harison Limin.
Melalui kuasa hukumnya, Advokat Men Gumpul, SH, pihak Aya Rika dan Harison Limin meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya melakukan penelusuran serta validasi ulang terhadap posisi empat bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut.
Permintaan itu disampaikan Men Gumpul saat mendatangi Kantor BPN Kota Palangka Raya, Jumat (13/11/2026), sekaligus menyerahkan surat keberatan tertanggal 9 November 2026.
Persoalan yang dipersoalkan bukan semata-mata keabsahan sertifikat, melainkan kesesuaian letak objek tanah dengan peta kavling awal Yayasan Kahayan Bumi Sejahtera.
Menurut Men Gumpul, empat SHM tersebut berkaitan dengan kavling Nomor 383, 382, 381, dan 380. Berdasarkan peta kavling yang dimiliki pihaknya, lokasi awal bidang tanah berada di Jalan Yos Sudarso Lingkar Luar, sebelah selatan Jalan Mahir Mahar.
Namun, pihaknya menduga posisi bidang tanah dalam administrasi yang menjadi dasar penunjukan saat ini berada di kawasan berbeda, yakni Jalan Yos Sudarso Lingkar Dalam.
“Jarak dari tempat awal ke tempat yang baru diperkirakan antara 500 meter sampai 600 meter,” ungkap Men Gumpul.
Pengambilan Koordinat Jadi Persoalan
Men Gumpul menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari pengambilan titik koordinat oleh petugas BPN pada 26 Agustus 2021 atas permintaan Meisy Eva Faridha.
Selanjutnya, pengambilan titik koordinat kembali dilakukan oleh penyidik Polda Kalimantan Tengah bersama pihak BPN pada 5 November 2026, menyusul adanya laporan dugaan penyerobotan tanah terhadap kliennya.
Atas proses tersebut, pihak kuasa hukum menyatakan keberatan karena menilai riwayat penguasaan dan dokumen tanah milik kliennya perlu diperiksa secara menyeluruh sebelum menetapkan posisi objek tanah.
Klaim Penguasaan Sejak 1993
Men Gumpul menyebut kliennya, Aya Rika, telah menguasai tanah tersebut sejak 1993 melalui penggarapan yang dilakukan suaminya, Dagon S. Barang.
Tanah dengan luas kurang lebih satu hektare itu kemudian dibagi menjadi beberapa kavling. Sebagian bidang tanah disebut telah diperjualbelikan kepada Harison Limin pada 2009.
Menurutnya, penguasaan tanah tersebut didukung sejumlah dokumen, di antaranya surat penyerahan tanah, bukti transaksi jual beli, pembayaran pajak, serta administrasi pemasangan meteran listrik pada 2016.
Selain dokumen administrasi, pihaknya juga menyebut terdapat bangunan tempat tinggal dan tanaman keras yang telah lama berada di lokasi tersebut.
Men Gumpul menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mempersoalkan keberadaan sertifikat sebagai produk administrasi pertanahan, melainkan mempertanyakan ketepatan posisi objek tanah yang tercantum di dalamnya.
“Kita tidak mempermasalahkan sebenarnya sertifikatnya itu. Sertifikatnya itu benar, memang produk BPN itu, benar. Tapi yang kita permasalahkannya hanya posisi tanahnya atau letak tanahnya,” ujarnya.
BPN Diminta Lakukan Validasi Terbuka
Atas persoalan tersebut, Men Gumpul meminta BPN Kota Palangka Raya tidak hanya berpatokan pada dokumen sertifikat, tetapi juga melakukan pencocokan menyeluruh terhadap peta kavling, riwayat penguasaan tanah, dokumen pendukung, serta kondisi faktual di lapangan.
Ia juga meminta agar proses validasi melibatkan pemegang empat SHM, pihak yang menguasai tanah, serta para pemilik lahan yang berbatasan langsung.
Menurutnya, pemeriksaan bersama diperlukan untuk memastikan apakah terdapat ketidaksesuaian antara posisi bidang tanah dalam peta awal dengan letak yang saat ini menjadi objek sengketa.
Pihak kuasa hukum berharap BPN dapat memfasilitasi pertemuan para pihak guna mencari penyelesaian berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Permintaan agar empat SHM dikembalikan ke lokasi awal merupakan keberatan dari pihak kuasa hukum Aya Rika dan Harison Limin. Hal tersebut masih memerlukan pemeriksaan, pencocokan data pertanahan, serta klarifikasi dari BPN dan pemegang sertifikat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak Meisy Eva Faridha maupun BPN Kota Palangka Raya mengenai keberatan dan dugaan perbedaan letak empat bidang tanah tersebut.
(Redaksi)
