MONITOR KALTENG,KUALA PEMBUANG – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Kabupaten Seruyan tidak hanya menjadi momentum untuk mengampanyekan pentingnya pola hidup sehat, tetapi juga menjadi ruang untuk kembali menyoroti persoalan mendasar pelayanan kesehatan, khususnya pemerataan tenaga kesehatan hingga ke pelosok desa.
Dalam momentum tersebut, anggota DPRD Kabupaten Seruyan Komisi C dari Fraksi Golkar, Bambang Yantoko, secara tegas menyoroti masih adanya sembilan desa di Kabupaten Seruyan yang belum memiliki tenaga kesehatan (nakes).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, keberadaan tenaga kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan hak memperoleh pelayanan kesehatan secara layak dan merata.
Peringatan HKN ke-62 yang mengusung tema “Semua Sehat” itu diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Seruyan H. Supian, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Kabupaten Seruyan Bambang Yantoko, perwakilan Kejaksaan, serta unsur TNI-Polri.
Usai menghadiri kegiatan tersebut, Bambang Yantoko menegaskan bahwa persoalan sembilan desa yang belum memiliki tenaga kesehatan sudah menjadi perhatian serius Komisi C DPRD Seruyan.
“Kami, khususnya dari Komisi C, terkait sembilan desa tanpa tenaga kesehatan itu sudah menjadi catatan kami. Kami selalu mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut,” tegas Bambang saat diwawancarai awak media.
Ia menilai, pemerataan pelayanan kesehatan tidak cukup hanya diwujudkan melalui program dan kegiatan seremonial. Pemerintah daerah juga harus memastikan ketersediaan tenaga kesehatan benar-benar menjangkau seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah pedesaan.
Bambang juga mempertanyakan bagaimana keadilan dalam pelayanan kesehatan dapat diwujudkan apabila masih ada desa yang belum memiliki tenaga kesehatan.
“Bagaimana kita bisa mewujudkan keadilan bagi masyarakat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan, kalau tenaga kesehatannya saja tidak tersedia? Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera dicarikan solusinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan DPRD Kabupaten Seruyan akan terus mendorong dan memperjuangkan agar kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh wilayah dapat terpenuhi.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan maupun fasilitas kesehatan harus mendapatkan hak pelayanan yang sama. Jangan sampai keterbatasan tenaga kesehatan membuat masyarakat kesulitan memperoleh pertolongan medis ketika membutuhkan.
“Intinya, kami terus mendorong dan memperjuangkan agar seluruh kebutuhan tenaga kesehatan bisa terpenuhi dan pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya.
Persoalan sembilan desa tanpa tenaga kesehatan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Momentum Hari Kesehatan Nasional seharusnya tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kesehatan masyarakat harus diwujudkan melalui pelayanan nyata, pemerataan tenaga medis, dan kehadiran negara hingga ke desa-desa.
Sebab, masyarakat di pelosok desa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa harus terkendala jarak maupun keterbatasan tenaga kesehatan.(*As)













