MONITOR KALTENG, KUALA PEMBUANG – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan selama musim kemarau 2026 menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah. Dampaknya bukan sekadar kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat hingga mengganggu aktivitas perekonomian.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, meminta pemerintah daerah tidak hanya bergerak ketika kebakaran terjadi. Langkah pencegahan harus disiapkan sejak dini melalui kajian teknis yang matang, terukur, dan berorientasi pada solusi jangka panjang.
Menurut Zuli Eko, pemerintah daerah melalui instansi teknis perlu mengidentifikasi langkah konkret untuk memperkuat upaya pencegahan sekaligus penanganan karhutla, khususnya di wilayah Kabupaten Seruyan.
Salah satu opsi yang dinilai perlu dikaji adalah pembangunan sumur bor dan hidran di titik-titik yang berpotensi mengalami kebakaran lahan.
“Berkaitan dengan antisipasi karhutla ke depannya, perlu kajian dari dinas teknis. Jika nanti salah satu solusinya adalah pembuatan sumur bor atau hidran, maka hal tersebut bisa menjadi bahan pemikiran kami untuk mengambil kebijakan ke depan,” ujar Zuli Eko, Kamis (12/11/2026).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, usulan pembangunan sarana pendukung penanganan karhutla tidak boleh hanya berhenti sebagai wacana. Diperlukan kajian komprehensif dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seruyan untuk memastikan kebutuhan, lokasi prioritas, serta efektivitas fasilitas yang akan dibangun.
Hasil kajian tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi DPRD bersama pemerintah daerah dalam membahas mekanisme pelaksanaan hingga dukungan anggaran.
Zuli Eko juga membuka peluang pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun keterlibatan investor yang menjalankan kegiatan usaha di Kabupaten Seruyan.
“Tentunya harus ada kajian terlebih dahulu untuk pengambilan kebijakan. Misalnya pembuatan sumur bor atau hidran tadi, kita siap mendorong ke depannya. Nanti akan kita bahas, misalnya terkait anggaran apakah dari APBD atau investor yang memiliki investasi di Seruyan,” tegasnya.
Dorongan DPRD Seruyan ini menjadi catatan penting bahwa penanganan karhutla membutuhkan kesiapan infrastruktur, perencanaan anggaran, serta koordinasi lintas sektor.
Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti usulan tersebut dengan kajian teknis yang jelas. Pemetaan wilayah rawan kebakaran, penentuan titik pembangunan sumber air, hingga kesiapan sarana pemadaman perlu menjadi bagian dari perencanaan.
Sebab, ketika karhutla sudah meluas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Asap dapat mengganggu kesehatan, aktivitas pendidikan, transportasi, hingga roda perekonomian.
Karena itu, langkah antisipasi tidak seharusnya menunggu bencana kembali terjadi. Kesiapan pemerintah dalam menyediakan sarana dan sistem pencegahan menjadi salah satu kunci agar kejadian serupa tidak terus berulang di Kabupaten Seruyan.(*As)
