Monitorkalteng.co.id – Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Acara yang berlangsung di salah satu hotel di Palangka Raya pada Rabu (12/3/2025) ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan kota dengan berbagai pemangku kepentingan.
Mengusung tema Memperkokoh Fondasi Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Berkelanjutan, Musrenbang ini dihadiri oleh unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang agar target pembangunan dapat tercapai secara efektif.
“Kita hadir di sini untuk menyatukan gagasan dan langkah dalam merancang pembangunan Kota Palangka Raya. Perencanaan yang baik harus transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan,” ujar Fairid dalam sambutannya.
Musrenbang RKPD 2026 ini diarahkan untuk mendukung visi Palangka Raya Semakin Maju, Berkelanjutan, dan Tambah KEREN (Kolaboratif, Ekonomi Maju, Religius, Energik, dan Nyaman). Untuk mencapai visi tersebut, terdapat tiga program prioritas yang menjadi fokus utama, yaitu:
1. Revitalisasi drainase kota guna mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi di beberapa wilayah.
2. Pembangunan Pasar Kahayan menjadi pasar modern untuk meningkatkan sektor perekonomian daerah.
3. Revitalisasi bantaran Sungai Kahayan sebagai destinasi wisata sekaligus optimalisasi fungsi lingkungan.
Fairid menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi antara DPRD, akademisi, dan sektor swasta.
“Kita perlu memilah program mana yang membutuhkan keterlibatan pihak lain agar pembangunan lebih optimal,” katanya.
Musrenbang ini menekankan pendekatan bottom-up planning, di mana aspirasi masyarakat serta masukan dari DPRD turut diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Musrenbang bukan sekadar forum formalitas, tetapi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan harapannya,” jelas Fairid.
Sebagai bentuk komitmen terhadap efektivitas penggunaan anggaran, Pemkot Palangka Raya menerapkan prinsip money follow program.
“Kita tidak akan membiayai program yang tidak jelas atau tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Dengan pendekatan yang terarah dan partisipatif, diharapkan pembangunan Kota Palangka Raya dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Red
