MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan semestinya membuat keselamatan siswa menjadi pertimbangan utama. Namun, pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo justru menyeret program Makan Bergizi Gratis atau MBG ke dalam pembahasan soal kemungkinan sekolah diliburkan.
Dalam video yang beredar di media sosial, Reza menyebut peliburan sekolah akan berdampak pada operasional dapur MBG.
“Ketika sekolah diliburkan, berpengaruh juga pada dapur-dapur MBG,” kata Reza.
Pernyataan itu sontak memantik kritik. Publik mempertanyakan mengapa keberlangsungan dapur MBG disebut ketika yang sedang dihadapi adalah persoalan kesehatan anak akibat kualitas udara yang memburuk.
Persoalannya bukan pada program MBG. Program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Yang dipersoalkan adalah posisi MBG dalam pengambilan keputusan ketika kesehatan siswa berhadapan dengan aktivitas sekolah.
Reza memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan MBG di Kalimantan Tengah. Dinas Pendidikan masuk dalam satuan tugas pelaksanaan program tersebut di tingkat provinsi.
Karena itu, pernyataannya menjadi sorotan lebih besar. Apakah sekolah tetap berjalan karena pertimbangan keselamatan dan keberlanjutan pendidikan siswa, atau karena ada konsekuensi lain terhadap pelaksanaan MBG?
Di tengah kabut asap, pertanyaan itu menjadi penting. Siswa datang ke sekolah untuk belajar dan mendapatkan layanan pendidikan, bukan menjadi alasan agar dapur program tetap beroperasi.
Dinas Pendidikan Kalteng kini dituntut menjelaskan secara terbuka dasar kebijakan tersebut. Jika kualitas udara membahayakan kesehatan, parameter apa yang digunakan untuk menentukan sekolah tetap masuk?
Publik juga berhak mengetahui: mana yang menjadi prioritas utama keselamatan siswa atau keberlangsungan program?
