Example 728x250

DPRD Kalteng Dorong Kajian Mendalam Skema Distribusi Barang Bersubsidi melalui KDMP

MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah mengkaji secara matang rencana menjadikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai jalur utama distribusi barang bersubsidi.

Meski dinilai memiliki tujuan yang baik, kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi geografis Kalteng yang memiliki wilayah luas dengan banyak daerah terpencil.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan implementasi kebijakan itu harus mempertimbangkan kemampuan koperasi dalam menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah yang selama ini memiliki tantangan akses distribusi.

“Saya bisa memahami dan menyepakati tujuan kebijakannya. Tetapi, induk Koperasi Merah Putih nantinya harus memastikan adanya pembagian peran dan kemitraan dengan pelaku usaha yang sudah ada,” kata Purdiono, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, pelaku usaha yang selama ini berperan dalam mendistribusikan kebutuhan pokok kepada masyarakat tidak boleh dikesampingkan.

Sebaliknya, pemerintah perlu membangun pola kemitraan antara Koperasi Merah Putih dengan jaringan usaha yang telah ada agar penyaluran barang bersubsidi tetap berjalan efektif.

Purdiono menilai tantangan terbesar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terletak pada aspek distribusi dan jangkauan pelayanan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman Kalimantan Tengah.

“Tidak mungkin seluruh kebutuhan masyarakat dapat dilayani hanya oleh koperasi, apalagi tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah oleh Koperasi Merah Putih. Persoalan distribusi dan jangkauan pelayanan juga harus menjadi perhatian,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah menyusun sistem distribusi yang mampu menjamin ketersediaan barang bersubsidi secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Dengan demikian, masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, tetap dapat memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok bersubsidi secara mudah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Menurut Purdiono, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan koperasi sebagai penyalur, tetapi juga pada sinergi seluruh pihak yang selama ini telah berkontribusi dalam menjaga kelancaran distribusi barang kepada masyarakat. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page