MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi dan langkah konkret dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, pemerintah juga diminta memperkuat pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Penegasan tersebut disampaikan Agustiar saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Penanganan Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah, di Aula Serba Guna (Aserna), Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kamis (29/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Gubernur menyoroti karakteristik wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki kawasan luas dengan kondisi lahan gambut yang kompleks. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penanganan menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi.
Upaya pencegahan, pengawasan, penegakan aturan, hingga evaluasi pemanfaatan lahan harus berjalan beriringan untuk menekan risiko kebakaran yang berulang.
Agustiar juga meminta agar tata ruang dan pemanfaatan lahan yang selama ini berulang kali terbakar menjadi perhatian serius. Lahan yang tidak produktif perlu dievaluasi dan ditangani melalui kebijakan yang tepat, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perlindungan ekosistem gambut.
Selain itu, ia mendorong penguatan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terkait karhutla. Pengawasan terhadap perizinan dan pengelolaan lahan dinilai perlu dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kebakaran berulang.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden dalam pengantarnya menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, perangkat teknis, dunia usaha, serta masyarakat.
Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng Ahmad Toyib melaporkan, berdasarkan data hingga 28 Oktober 2026, tercatat 76 titik panas dan 26 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar sekitar 43,93 hektare.
Secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, tercatat 371.692 titik panas dan 7.634 kejadian karhutla. Total luas lahan yang terbakar mencapai 20.699 hektare berdasarkan data yang dihimpun dari satuan tugas kabupaten dan kota.
Dalam penanganannya, sebanyak 16.478 personel dari berbagai unsur dilibatkan, mulai dari BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, hingga elemen masyarakat lainnya.
Seiring menurunnya eskalasi kebakaran dalam beberapa hari terakhir, jumlah personel di lapangan mulai dievaluasi secara bertahap sesuai kebutuhan. Meski demikian, patroli dan pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan titik api yang masih tersisa dapat segera ditangani.
Pemprov Perkuat Bantuan bagi Masyarakat Terdampak
Di luar upaya pemadaman, Pemprov Kalteng juga memperkuat perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan dan kabut asap akibat karhutla.
Berdasarkan laporan BPBD, lebih dari 600 sumur bor telah dibangun untuk mendukung ketersediaan air bersih. Sementara itu, distribusi air bersih ke berbagai kabupaten dan kota telah mencapai lebih dari 14 juta liter.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan bagi lebih dari 450.000 warga terdampak. Dukungan di bidang kesehatan berupa obat-obatan, multivitamin, dan masker turut disalurkan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.
Perhatian juga diberikan kepada petugas serta relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Pemerintah mendukung pemenuhan kebutuhan operasional, konsumsi, dan perlengkapan keselamatan selama bertugas di lapangan.
Relawan yang direkrut dengan pembiayaan APBD maupun belanja tidak terduga mendapatkan honorarium harian sebesar Rp150.000, disertai dukungan konsumsi dan bahan bakar operasional.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga memperhatikan keselamatan petugas dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
BMKG Ingatkan Potensi Kebakaran Gambut Masih Perlu Diwaspadai
Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Provinsi Kalteng Agung Sudiono Abadi menjelaskan bahwa awal musim hujan berlangsung secara bertahap dan tidak merata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Kondisi tersebut membuat potensi karhutla masih perlu diwaspadai. Terlebih, kebakaran di kawasan gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api di permukaan sudah berhasil dipadamkan.
BMKG memprakirakan curah hujan akan meningkat pada November, sedangkan puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Januari.
Meski demikian, meningkatnya curah hujan tidak serta-merta menghilangkan risiko kebakaran. Kewaspadaan dan pemantauan di wilayah rawan tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali titik api.
Di sisi lain, memasuki musim hujan, kesiapsiagaan juga perlu diarahkan pada potensi bencana hidrometeorologi. Karena itu, koordinasi antarlembaga, kesiapan personel, serta langkah antisipasi menjadi hal penting dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca di Kalimantan Tengah. (red)
