MONITOR KALTENG, KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan. Meski hujan mulai turun dan titik panas berkurang, ancaman kebakaran di lahan gambut dinilai masih tinggi, sementara musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga akhir November 2026.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat evaluasi penanganan karhutla dan kekeringan yang dipimpin Wakil Bupati Seruyan H. Supian di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seruyan, Desa Persil Raya, Kecamatan Seruyan Hilir, Kamis (29/10/2026). Rapat dihadiri unsur TNI-Polri, BPBD, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kejaksaan Negeri Seruyan, Manggala Agni, dan instansi terkait.
Wakil Bupati Seruyan H. Supian mengatakan, perpanjangan status darurat diputuskan berdasarkan evaluasi kondisi lapangan, perkembangan cuaca, serta masukan dari berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan bencana.
Menurut dia, hujan yang mengguyur sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir belum menjadi jaminan bahwa ancaman karhutla telah berakhir. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan masih tidak merata dan kondisi kemarau diperkirakan berlanjut hingga akhir November 2026.
“Berdasarkan informasi dari BMKG, curah hujan saat ini masih tidak merata dan tidak normal. Kemungkinan besar masa kekeringan atau kemarau ini masih akan berlangsung hingga perkiraan akhir November 2026,” ujar Supian seusai rapat.
Supian menegaskan, karakteristik wilayah Seruyan yang memiliki kawasan lahan gambut menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah daerah dalam memperpanjang status tanggap darurat.
Hujan dengan intensitas rendah belum tentu mampu memadamkan api yang membakar lapisan gambut di bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut membuat potensi kebakaran susulan tetap perlu diwaspadai, meskipun titik panas mulai menurun.
“Karena kita ini banyak lahan gambut, api itu masih belum sepenuhnya bisa diatasi hanya dengan turunnya hujan beberapa hari ini,” katanya.
Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan personel, penguatan sarana pemadaman, serta pemantauan berkelanjutan di wilayah rawan kebakaran. Pemerintah daerah bersama unsur TNI-Polri dan instansi terkait diminta terus menyelaraskan langkah penanganan agar kebakaran tidak kembali meluas.
Di sisi lain, keberlanjutan operasi penanganan karhutla membutuhkan dukungan anggaran, logistik, personel, dan peralatan yang memadai.
Kepala Pelaksana BPBD Seruyan Agus Supriadi mengatakan, pihaknya mengelola dana Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp20 miliar untuk mendukung penanganan karhutla melalui dua fokus utama, yakni operasional posko satuan tugas (satgas) dan pengadaan sarana serta prasarana pemadaman.
“Pertama, objek utama yang kita anggarkan adalah aktivasi posko satgas, baik darat maupun udara. Komponennya mencakup dukungan logistik, makan-minum, BBM, mobilisasi satgas udara di Bandara Kuala Pembuang, serta honorarium personel piket dan pemadaman di lapangan,” jelas Agus.
Fokus berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan peralatan pemadaman yang selama ini dinilai masih terbatas di sejumlah wilayah. Kebutuhan tersebut mencakup kawasan perdesaan hingga pusat Kota Kuala Pembuang, dengan mempertimbangkan usulan dari Masyarakat Peduli Api (MPA).
Ketersediaan peralatan menjadi faktor penting untuk mempercepat respons ketika kebakaran muncul, terutama di wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki karakteristik lahan gambut.
Agus menambahkan, penanganan karhutla juga dilakukan melalui operasi terpadu lintas wilayah, termasuk di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) hingga perbatasan Pangkalan Bun.
Operasi satgas udara turut mendukung upaya pemadaman melalui water bombing atau pengeboman air, antara lain di kawasan Jaitan dan Baung.
Melalui perpanjangan status tanggap darurat, pemerintah daerah berharap koordinasi antarlembaga, kesiapan personel, dan dukungan sarana operasional tetap terjaga selama ancaman karhutla dan kekeringan belum sepenuhnya teratasi.
Evaluasi ini sekaligus menegaskan bahwa penurunan titik panas dan turunnya hujan belum cukup menjadi alasan untuk mengendurkan kewaspadaan.
Dengan ancaman kebakaran gambut yang masih ada, efektivitas penggunaan anggaran, kesiapan peralatan, serta kecepatan penanganan di lapangan menjadi faktor penting dalam menekan risiko kebakaran di Kabupaten Seruyan.(*As)
