MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mempercepat upaya perbaikan infrastruktur jalan, khususnya di wilayah timur, dengan menggandeng dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Langkah ini ditandai dengan pertemuan antara pemerintah daerah dan sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar ruas jalan terdampak.
Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyebut keterlibatan sektor swasta menjadi kunci percepatan pembangunan.
“Sekitar 39 perusahaan hadir dalam pertemuan tersebut, meskipun sebagian diwakili oleh perwakilan yang membawahi lebih dari satu perusahaan. Pada prinsipnya, mereka menyatakan kesiapan untuk mendukung pemerintah,” ujar Yuas, Kamis (16/4/2026).
Meski demikian, ia mengakui terdapat sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah keberadaan perusahaan yang sudah tidak aktif beroperasi, sehingga belum dapat berkontribusi secara optimal.
“Kondisi ini tentu menjadi catatan. Namun kami berharap perusahaan yang masih aktif dapat mengambil peran dalam penanganan beberapa ruas jalan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kalteng sendiri telah mengidentifikasi sekitar 10 ruas jalan yang menjadi perhatian, dengan sebagian di antaranya masuk dalam prioritas penanganan.
Dalam skema yang ditawarkan, perusahaan didorong memanfaatkan alokasi CSR yang umumnya sekitar dua persen dari keuntungan untuk mendukung perbaikan infrastruktur sebagai bagian dari kontribusi sosial kepada masyarakat.
Pelaksanaan teknis nantinya dilakukan secara kolektif oleh perusahaan, dengan koordinasi bersama. Sementara itu, pemerintah daerah akan berperan dalam pengawasan dan evaluasi agar program berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
“Perusahaan akan menjadi pelaksana di lapangan, sedangkan pemerintah fokus pada pengawasan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan jalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Yuas.
Upaya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengatasi keterbatasan anggaran, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah. (red)
