MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA — Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) se-Kalimantan Tengah bersama berbagai elemen organisasi menggelar aksi damai di depan gerbang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (15/10/2026).
Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari desakan pengusutan tuntas penyebab kebakaran, penindakan tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab, transparansi anggaran penanganan karhutla, hingga perlindungan kesehatan masyarakat terdampak kabut asap.
Ketua DPW Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kalimantan Tengah, Agusta Rachman, S.T., menegaskan bahwa kehadiran berbagai organisasi kemasyarakatan dan elemen organisasi dalam aksi tersebut murni untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan karhutla yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan warga.
Kehadiran berbagai elemen organisasi diharapkan memperkuat penyampaian aspirasi agar tuntutan masyarakat mendapat perhatian dan tindak lanjut nyata dari pemerintah.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut tuntas penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.
Massa meminta penindakan dilakukan secara tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pemeriksaan terhadap perusahaan yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan kebakaran juga menjadi bagian dari tuntutan yang disampaikan.
Proses pemeriksaan diharapkan dilakukan secara profesional dan berdasarkan bukti agar pihak yang terbukti melanggar dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Selain penegakan hukum, massa menuntut transparansi anggaran penanganan karhutla. Pemerintah diminta membuka informasi mengenai alokasi dan penggunaan anggaran agar dapat diketahui serta diawasi masyarakat.
Transparansi dinilai penting untuk memastikan anggaran penanganan karhutla digunakan secara tepat sasaran, mulai dari upaya pencegahan, pemadaman, penanganan dampak, hingga pemulihan lingkungan.
Perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap juga menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi damai tersebut.
Massa mendesak pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki risiko gangguan pernapasan.
Penanganan karhutla, menurut tuntutan massa, tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api. Pemerintah juga harus memastikan keselamatan warga serta melakukan langkah pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang.
Massa turut mendesak pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional terkait karhutla di Kalimantan Tengah.
Desakan tersebut didasarkan pada tuntutan agar dampak kebakaran terhadap lingkungan dan masyarakat dievaluasi secara menyeluruh, sehingga penanganan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan skala bencana.
Penetapan status bencana nasional harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan hasil penilaian pemerintah terhadap kondisi bencana. Namun, melalui aksi tersebut, massa meminta agar persoalan karhutla mendapat perhatian serius dan tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan kebakaran musiman.
Aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah ini menjadi momentum bagi berbagai elemen organisasi untuk menyampaikan aspirasi terkait perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Massa berharap pemerintah menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui langkah konkret, transparan, dan berkelanjutan, sehingga penanganan karhutla benar-benar memberikan perlindungan bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
(Redaksi)
