Pulang Pisau-Monitorkalteng.co.id/Kegiatan rehabilitasi saluran sekunder di Desa Talio Muara Blok A, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, menuai keluhan dari masyarakat. Pasalnya, proyek yang diduga bersumber dari APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 ini dinilai dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Ironisnya, pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pulang Pisau justru mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pelaksana proyek tersebut.
Hal ini terungkap ketika salah satu wartawan Monitorkalteng.co.id mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Pulang Pisau, Agus, melalui sambungan telepon pada Rabu (22/10/2025).
“Saya tidak tahu itu proyek milik siapa. Nanti akan kami tindak lanjuti kalau memang ada yang perlu diperbaiki di lapangan,” ujar Agus.
Lebih lanjut, Agus menegaskan pihaknya akan segera melakukan pengecekan ke lokasi dan memastikan bagian saluran yang mengalami kerusakan atau lunsur akan diperbaiki.
“Kalau memang ada bagian yang lunsur, nanti akan kita perbaiki lagi. Alat akan segera kembali ke sana untuk memperbaikinya. Masa pemeliharaan proyek ini empat bulan,” jelasnya.
Agus juga menyampaikan bahwa persoalan ini telah dikonfirmasi kepada Bupati Pulang Pisau melalui pesan WhatsApp. “Masalah ini sudah kami sampaikan ke Bupati. Beliau menjawab agar kami segera kejar Dinas PUPR-nya untuk menindaklanjuti,” tambahnya.
Berdasarkan hasil pantauan tim media di lapangan serta keterangan warga, proyek dengan kode kegiatan 19–23 tersebut memiliki nilai sekitar Rp912.750.000. Namun hasil pekerjaan di lapangan dinilai jauh dari standar kualitas yang diharapkan. Struktur saluran tampak tidak rapi, bahkan di beberapa titik terlihat seperti dikerjakan tanpa perencanaan teknis yang matang.
“Yang kerja kayaknya bukan orang yang paham rehab saluran. Jadi hasilnya semrawut,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau, yang menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
“Mustahil seorang kabid tidak tahu pekerjaan di bidangnya sendiri. Ini harus jadi perhatian Bupati agar pejabat seperti itu dibina,” ujar salah satu awak media yang turut melakukan peliputan.
Selain itu, ditemukan pula kejanggalan administrasi di lapangan. Papan nama proyek baru dipasang padahal pekerjaan fisik telah hampir selesai. Minimnya informasi dan keterbukaan dari pihak dinas membuat tugas jurnalis di lapangan semakin sulit dalam menggali data dan memastikan kejelasan proyek tersebut.
Masyarakat berharap Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau dapat memberikan teguran dan pembinaan terhadap pejabat publik yang lalai dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Langkah ini penting demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai semangat Pulang Pisau Maju dan Jaya.”Tutupnya
Pewarta:Saprudin
