Palangka Raya, Monitorkalteng.co.id — Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung transformasi digital layanan publik yang inklusif dan berkeadilan di Kota Palangka Raya.
Menurutnya, keterlibatan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menjadi faktor penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat sekaligus memastikan perlindungan konsumen dalam penggunaan layanan keuangan digital.
“Transformasi digital perlu didukung dengan penguatan literasi dan perlindungan konsumen agar masyarakat merasa aman dan terbantu, bukan justru terbebani,” ujar Mukarramah, Kamis (5/2/2026).
Ia menilai, pemanfaatan teknologi digital di layanan publik harus benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk mereka yang belum terbiasa menggunakan teknologi.
Tanpa pendampingan dan edukasi yang memadai, digitalisasi justru berpotensi menimbulkan kesenjangan akses layanan.
Mukarramah juga menyoroti penerapan sistem pembayaran digital di sejumlah layanan publik yang masih menyisakan kendala, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keterbatasan perangkat, jaringan internet, hingga kepemilikan rekening bank disebut menjadi tantangan nyata di lapangan.
“Sebagian warga masih menghadapi hambatan teknis dan nonteknis dalam mengakses layanan berbasis digital, sehingga perlu solusi yang lebih adaptif,” katanya.
Ia mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk tidak hanya fokus pada percepatan digitalisasi, tetapi juga memastikan kesiapan masyarakat melalui edukasi berkelanjutan dan penyediaan alternatif layanan non-digital.
“Transformasi digital harus berpihak kepada seluruh warga, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Kota Palangka Raya,” pungkasnya. (Redaksi)
