MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Kalimantan Tengah resmi dilantik dalam sebuah acara yang digelar di Aula Jayang Tingang, Lantai I, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (16/7/2026).
Pelantikan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pengurus dan anggota APRI.
Dalam sambutan Gubernur Agustiar Sabran yang dibacakan oleh Sekda Linae Victoria Aden, disampaikan bahwa pelantikan pengurus DPW APRI menjadi momentum penting sekaligus awal dari tanggung jawab besar bagi organisasi untuk berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam membina dan memperjuangkan kepentingan penambang rakyat di Kalimantan Tengah.
“Ini merupakan langkah penting dalam menata kembali potensi ekonomi daerah, sekaligus memberikan wadah yang tepat bagi para pejuang ekonomi di akar rumput, yaitu para penambang rakyat kita,” ujar Linae.
Meski demikian, pemerintah mengingatkan bahwa sektor pertambangan rakyat masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan legalitas perizinan, keselamatan kerja, hingga dampak terhadap lingkungan.
Berbagai persoalan tersebut dinilai perlu ditangani secara bersama agar aktivitas pertambangan rakyat dapat berjalan secara aman, tertib, dan berkelanjutan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap APRI mampu menjadi jembatan antara masyarakat penambang dengan pemerintah, khususnya dalam memberikan pemahaman mengenai regulasi yang berlaku serta mendorong proses legalisasi kegiatan pertambangan rakyat.
“Bantu masyarakat penambang kita untuk memahami regulasi. Dorong proses transformasi dari tambang ilegal menjadi tambang rakyat yang legal dan berizin melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR),” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW APRI Kalimantan Tengah yang baru dilantik, Jaya Samaya Monong, menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah dalam membina dan memperjuangkan kepentingan penambang rakyat di daerah.
Menurutnya, kepengurusan APRI akan berupaya mendorong pengelolaan pertambangan rakyat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memperhatikan aspek keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.
“Kami siap berkolaborasi bersama pemerintah untuk mengelola pertambangan rakyat dengan baik dan benar,” ujar Jaya. (red)
