MONITOR KALTENG, KUALA PEMBUANG — Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Zuli Eko Prasetyo, mendesak pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan perkebunan dan pertanian milik masyarakat. Ia meminta BPBD dan instansi terkait memetakan titik rawan kebakaran serta memastikan ketersediaan sarana pemadaman di lapangan.
Desakan tersebut disampaikan Zuli Eko Prasetyo seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Seruyan, Selasa (20/10/2026).
Politisi PDI-P yang akrab disapa Eko itu menilai, ancaman karhutla tidak boleh hanya direspons ketika api sudah membesar. Pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi sejak dini, terutama di wilayah perkebunan warga yang rentan terdampak kebakaran saat musim kemarau panjang.
Ia meminta Pemkab Seruyan segera menginventarisasi titik-titik rawan kebakaran dan mengoptimalkan distribusi peralatan pemadam, termasuk mesin pompa air, ke lokasi yang membutuhkan.
“Saya sudah sampaikan ke pemerintah daerah untuk menginventarisir titik-titik atau potensi api di wilayah perkebunan masyarakat. Bantuan seperti alat pemadam dan mesin pompa air harus difokuskan dan dimaksimalkan di wilayah tersebut,” tegas Eko.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah api meluas. Warga yang berada dekat dengan lokasi kebakaran berpotensi menjadi pihak pertama yang melakukan pemadaman sebelum api menjalar ke kebun, lahan pertanian, maupun permukiman.
Namun, partisipasi masyarakat harus didukung peralatan yang memadai. Tanpa sarana pemadaman dan sumber air yang cukup, upaya warga menghadapi kebakaran berisiko tidak berjalan optimal.
“Masyarakat pasti akan ikut membantu pemadaman ketika api mendekati lahan atau lingkungan mereka. Akan terjadi kekompakan untuk bersama-sama menjaga agar api tidak meluas,” ujarnya.
Selain penguatan peralatan pemadam, Eko mendorong Pemkab Seruyan membangun fasilitas penyediaan air untuk mengantisipasi kebakaran dalam jangka panjang. Dua infrastruktur yang dinilai perlu diprioritaskan adalah sumur bor dan embung air di kawasan rawan karhutla.
Menurut dia, penyediaan sumber air tidak seharusnya dibebankan kepada masyarakat karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah daerah perlu mengambil peran melalui perencanaan program dan pengalokasian anggaran yang sesuai kebutuhan.
“Kalau dibebankan ke masyarakat tentu tidak mungkin karena terkendala biaya. Oleh karena itu, kita minta pemerintah daerah menyiapkan sumur bor dan membangun embung-embung air di titik-titik rawan karhutla. Anggaran dan program daerah harus diarahkan ke sana agar ketika kebakaran terjadi ke depannya, kita sudah sepenuhnya siap,” kata Eko.
Ia menambahkan, karhutla merupakan ancaman berulang yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Kondisi cuaca ekstrem dan musim kemarau dapat meningkatkan risiko kebakaran, tetapi dampaknya dapat ditekan melalui kesiapsiagaan, pemetaan wilayah rawan, penyediaan sumber air, dan dukungan sarana pemadaman.
Karena itu, Eko meminta BPBD bersama perangkat daerah terkait tidak hanya berfokus pada penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan sebelum api muncul.
Bagi DPRD Seruyan, kesiapsiagaan menghadapi karhutla harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sekadar imbauan.
Pemetaan titik rawan, pemerataan peralatan pemadam, pembangunan sumur bor, serta penyediaan embung air perlu menjadi bagian dari perencanaan penanggulangan bencana untuk melindungi perkebunan, lahan pertanian, dan lingkungan masyarakat.(*As)
