MONITOR KALTENG, SERUYAN – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seruyan, Harsandi, menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya tiga prajurit terbaik TNI Angkatan Darat (TNI AD) dalam kecelakaan helikopter MI-17V5 saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Harsandi seusai menghadiri prosesi pelepasan jenazah korban kecelakaan helikopter MI-17V5 di Bandara Kuala Pembuang, Sabtu (7/11/2026).
Mewakili keluarga besar DPRD Kabupaten Seruyan, Harsandi menyampaikan duka cita kepada keluarga prajurit yang gugur. Ia juga mendoakan lima korban selamat yang mengalami luka-luka agar segera pulih.
“Mewakili segenap keluarga besar DPRD Kabupaten Seruyan, saya turut berbelasungkawa atas gugurnya tiga perwira terbaik TNI AD dalam misi pemadaman Karhutla di wilayah Seruyan, khususnya kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Untuk lima orang korban yang selamat dan mengalami luka-luka, semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti biasa,” ujar Harsandi.
Menurut Harsandi, tragedi tersebut harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak bahwa Karhutla bukan persoalan sederhana. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat akibat kabut asap, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa petugas yang berada di garis depan penanganan kebakaran.
“Ini menjadi perhatian kita semua sekaligus pelajaran untuk ke depannya. Kita mungkin tidak pernah menyangka bahwa kebakaran lahan dan hutan bisa menimbulkan dampak luar biasa. Bukan hanya mengganggu kesehatan masyarakat akibat asap, tetapi juga berdampak pada jatuhnya korban jiwa seperti yang kita alami saat ini,” tegasnya.
Harsandi menilai, penanganan Karhutla, khususnya di kawasan TNTP, membutuhkan perhatian dan keterlibatan serius seluruh tingkatan pemerintahan. Mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat harus memiliki komitmen bersama dalam menjaga kawasan tersebut.
Ia mengingatkan, TNTP bukan sekadar kawasan hutan biasa, melainkan kawasan konservasi yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia dan dunia internasional. Karena itu, upaya perlindungan dan pencegahan kebakaran harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Kami selaku anggota DPRD mengharapkan perhatian dari seluruh unsur, mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat. Taman Nasional Tanjung Puting ini merupakan kawasan yang harus kita jaga, bukan hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga internasional. Ke depan, keutuhan kawasan ini harus benar-benar dipertahankan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi kehadiran Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Kapolda Kalteng, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kabupaten Seruyan. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan menghasilkan langkah nyata dalam mengatasi persoalan Karhutla.
“Selain Bapak Gubernur, Pangdam, dan Kapolda yang beberapa hari ini hadir di daerah kita, juga ada Bapak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang datang ke Seruyan. Semoga dengan kehadiran mereka ada hal baik dan positif bagi Kabupaten Seruyan ke depannya, terutama dalam mengatasi Karhutla,” harapnya.
Lebih lanjut, Harsandi mengimbau masyarakat Kabupaten Seruyan agar menghentikan kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci utama mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak terus berulang.
Ia juga meminta masyarakat berkoordinasi dengan aparat TNI yang siap memberikan dukungan dalam pengelolaan lahan tanpa pembakaran.
“Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Mari kita sama-sama sadar untuk tidak membakar lahan. Kita sudah tahu TNI siap membantu terkait pengelolaan lahan, tinggal berkoordinasi saja dengan mereka,” imbaunya.
Harsandi berharap tragedi gugurnya tiga prajurit TNI AD dalam operasi penanganan Karhutla di Seruyan tidak berlalu tanpa evaluasi. Menurutnya, diperlukan komitmen nyata seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pencegahan, pengawasan, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Baginya, menjaga kelestarian TNTP bukan hanya tanggung jawab petugas di lapangan, melainkan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.(*As)
