MONITOR KALTENG, KUALA PEMBUANG – DPRD Kabupaten Seruyan mendesak Pemerintah Kabupaten Seruyan segera menuntaskan penyesuaian dan pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Desakan itu disampaikan Ketua Komisi A Bidang Hukum, Pemerintahan dan Perekonomian DPRD Seruyan, Bejo Riyanto, seusai Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Rapat Paripurna DPRD Seruyan, Selasa (15/9/2026).
Menurut Bejo, percepatan menjadi penting karena waktu efektif pelaksanaan program pembangunan pada tahun anggaran 2026 dinilai sudah sangat terbatas.
“Segera untuk penyesuaian. Karena khawatirnya nanti kita efektif kerjanya ini kan sekitar 60 harian saja. Jadi harus segera dilaksanakan itu supaya semua kegiatan bisa berjalan dan realisasi pembangunan bisa terlihat, terutama yang berkaitan dengan fisik,” ujar Bejo.
Bejo mengatakan, keterbatasan anggaran harus diikuti dengan penentuan prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
DPRD Seruyan mendorong agar anggaran yang tersedia diarahkan terutama untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perkebunan.
Menurut dia, persoalan jalan dan jembatan masih menjadi salah satu keluhan utama masyarakat karena berkaitan langsung dengan mobilitas dan distribusi hasil produksi.
Karena itu, percepatan pelaksanaan perubahan APBD dinilai penting agar program fisik yang telah menjadi prioritas tidak kembali tertunda dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Selain persoalan infrastruktur, DPRD Seruyan menyoroti kondisi ketersediaan air bersih yang semakin tertekan akibat musim kemarau.
Bejo menyebut kekeringan telah berlangsung sekitar empat bulan dan dampaknya mulai dirasakan masyarakat, termasuk di wilayah pesisir.
Kondisi tersebut turut memengaruhi pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Menurut Bejo, kualitas air yang tersedia mulai terdampak intrusi air asin sehingga menambah beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih.
“PDAM sekarang sudah mampet dan asin. Ini keluhan juga bagi masyarakat. Semoga pemerintah daerah melalui peningkatan anggaran hibah kepada PDAM bisa memperbaiki pelayanan ketersediaan air bersih,” katanya.
DPRD Seruyan mengakui langkah pemerintah menyalurkan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan perlu didukung. Namun, bantuan tersebut dinilai tidak cukup jika terus dijadikan solusi utama setiap musim kemarau.
Melalui Badan Anggaran (Banggar), DPRD telah menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah untuk membangun solusi yang lebih permanen.
Beberapa di antaranya mencakup pembersihan saluran irigasi, pembangunan embung, serta evaluasi pembangunan sumur bor di lokasi-lokasi strategis yang rawan mengalami krisis air bersih.
“Tentu kita support program pembagian air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan saat ini. Cuma kalau bisa jangan hanya dilakukan seperti itu terus, harus ada solusi permanen minimal dengan ketersediaan sumur bor di titik-titik tertentu ke depannya,” tegas Bejo.
DPRD berharap penyesuaian KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 segera direalisasikan sehingga pemerintah daerah masih memiliki cukup waktu untuk menjalankan program prioritas sebelum tahun anggaran berakhir.
Bagi DPRD, persoalannya bukan sekadar mengejar serapan anggaran, tetapi memastikan sisa waktu pelaksanaan APBD benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari jalan dan jembatan hingga ketersediaan air bersih.(*As)
