MONITOR KALTENG, SERUYAN, — Pemerintah Kabupaten Seruyan memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas makanan, standar kebersihan, serta keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Seruyan, dr. Bahrun Abbas, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur, Senin (9/11/2026).
Tiga lokasi yang diperiksa meliputi SPPG Kuala Pembuang 1, SPPG Kuala Pembuang 2, dan SPPG Sungai Bakau. Pemeriksaan difokuskan pada kesiapan fasilitas dapur, kebersihan lingkungan, serta pemenuhan standar operasional prosedur (SOP) pengolahan makanan.
Dalam monitoring tersebut, ditemukan salah satu dapur SPPG tidak beroperasi karena tenaga ahli gizinya mengundurkan diri. Kondisi ini menjadi salah satu catatan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program MBG.
“Kita sebenarnya ingin melihat langsung saat dapur beroperasi, mulai dari pemenuhan bahan makanan hingga proses memasaknya. Meskipun saat ini sedang tidak beroperasi, kita tetap melakukan pengecekan dan memberikan beberapa catatan untuk perbaikan,” kata Bahrun.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkewajiban mendukung program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Namun, dukungan tersebut harus diikuti pengawasan ketat agar makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar aman dan layak dikonsumsi.
Menurut Bahrun, pengawasan tidak boleh hanya sebatas memastikan program berjalan. Aspek kualitas bahan makanan, kebersihan dapur, dan proses pengolahan harus menjadi perhatian utama untuk mencegah kasus keracunan makanan.
“Kita ingin memastikan dalam pelaksanaannya jangan sampai terjadi keracunan makanan. Mudah-mudahan monitoring seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin karena menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah,” tegasnya.
Terkait perluasan layanan, Bahrun mengungkapkan sejumlah dapur SPPG di Kabupaten Seruyan telah selesai dibangun. Namun, fasilitas tersebut belum seluruhnya beroperasi karena masih menunggu kebijakan lebih lanjut menyusul informasi moratorium pembukaan SPPG baru.
Pemkab Seruyan berharap dapur-dapur yang telah selesai dibangun dapat mulai beroperasi pada 2027 sehingga cakupan pelayanan MBG semakin luas dan menjangkau seluruh siswa di Kabupaten Seruyan.
Sementara itu, pendataan sekolah penerima maupun yang belum mendapatkan layanan MBG telah dilakukan Koordinator Wilayah SPPG. Pembagian wilayah pelayanan nantinya akan mempertimbangkan jarak atau radius terdekat dari masing-masing dapur.
Pemkab Seruyan menegaskan pengawasan terhadap SPPG perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari luasnya cakupan penerima, tetapi juga dari jaminan kualitas, keamanan makanan, dan konsistensi pelayanan.(*As)
