MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah didorong segera membentuk dan mendaftarkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) guna memperkuat perlindungan data serta sistem elektronik dari ancaman serangan siber.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Asistensi Pembentukan dan Registrasi TTIS/CSIRT bagi pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang difasilitasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 9–10 November 2026, dilaksanakan secara daring dan luring dengan pusat kegiatan di Ruang GSP Lantai 2 Kantor Diskominfosantik Provinsi Kalteng. Asistensi ini menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari, mengatakan pembentukan TTIS/CSIRT menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan siber pemerintah daerah, terutama di tengah percepatan transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurutnya, penanganan insiden siber membutuhkan kesiapan yang terencana, terstruktur, dan terkoordinasi. Hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber.
“Sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, penanganan insiden siber menuntut kesiapsiagaan yang terstruktur dan terkoordinasi,” ujar Adiah.
Ia menegaskan, keberadaan TTIS/CSIRT tidak boleh hanya menjadi pemenuhan persyaratan administrasi. Tim tersebut harus memiliki kemampuan nyata dalam mengidentifikasi, menangani, dan memulihkan gangguan keamanan siber yang berpotensi mengancam data maupun sistem elektronik pemerintah daerah.
Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, menyoroti pentingnya kesiapan operasional dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi tim tanggap insiden siber.
Ia mengingatkan, pembentukan dan registrasi tim harus diikuti dengan kemampuan menjalankan tugas secara optimal. Terlebih, ancaman serangan siber di Indonesia terus menjadi perhatian berbagai sektor.
“Tim CSIRT tidak hanya sekadar dibentuk dan teregistrasi, tetapi yang paling utama adalah harus berfungsi dengan optimal. Berdasarkan data nasional, tercatat ada sekitar 350.000 serangan siber yang terjadi di Indonesia mencakup berbagai sektor,” jelas Danang.
Danang mengibaratkan TTIS/CSIRT sebagai satuan pengamanan di ruang digital yang dituntut mampu memberikan respons cepat (quick response) ketika terjadi insiden. Kecepatan penanganan diperlukan agar dampak serangan dapat diminimalkan dan sistem yang terdampak segera dipulihkan.
Ia juga menekankan bahwa cakupan pengamanan tim CSIRT daerah harus meliputi seluruh aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) milik pemerintah daerah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dengan demikian, tanggung jawab pengamanan tidak hanya terbatas pada perangkat dan sistem yang dikelola Dinas Kominfo.
“Termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mengelola data pelayanan publik vital, harus masuk ke dalam cakupan pengamanan Tim CSIRT Daerah,” tambahnya.
Selain pembentukan tim, BSSN mendorong pemerintah daerah menerapkan prinsip security by design dalam setiap pengembangan aplikasi dan sistem elektronik. Prinsip tersebut menekankan pentingnya aspek keamanan sejak tahap perencanaan hingga pengembangan sistem.
Pemerintah daerah juga diminta responsif dalam menindaklanjuti notification alert atau notifikasi peringatan yang disampaikan BSSN sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi ancaman maupun insiden siber.
Melalui asistensi ini, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menetapkan target pembentukan dan registrasi TTIS/CSIRT secara terukur. Langkah tersebut sekaligus diharapkan memperkuat koordinasi dan kesiapan masing-masing daerah dalam menghadapi berbagai risiko keamanan digital.
Pemprov Kalteng melalui Diskominfosantik menyatakan terus memperkuat sinergi dengan BSSN dan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun ekosistem keamanan siber yang tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman dan terpercaya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat struktural Diskominfosantik Provinsi Kalteng, pejabat fungsional Sandiman, serta Tim CSIRT Provinsi Kalimantan Tengah. (red)
