Monitorkalteng.co.id – Palangka Raya Aksi warga menanam pohon pisang di tengah ruas Jalan Temanggung Tilung III dan IV, Palangka Raya, menyita perhatian publik. Tindakan yang viral di media sosial itu menjadi simbol protes terhadap kondisi jalan rusak dan berlubang yang tak kunjung diperbaiki.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait kerusakan jalan tersebut dan memastikan perbaikan akan dilakukan. Namun, ia menekankan bahwa proses pembangunan infrastruktur di daerah tidak dapat dilakukan secara instan dan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kalau ingin menjadi prioritas, ya dicek dulu, PBB-nya di sana lunas atau tidak. Jangan sampai kita minta pembangunan, tetapi kewajiban tidak dilaksanakan,” ujar Fairid kepada awak media, Sabtu (19/4/2025).
Pernyataan tersebut menuai beragam reaksi di tengah masyarakat. Sebagian menilai pernyataan itu sebagai bentuk keterusterangan pemerintah mengenai keterbatasan fiskal daerah dan pentingnya partisipasi masyarakat. Namun, tidak sedikit pula yang menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap hak warga atas pelayanan dasar.
Fairid menjelaskan bahwa status pembayaran PBB bukan satu-satunya acuan dalam menentukan prioritas pembangunan. Namun demikian, ia menggarisbawahi pentingnya kesadaran kolektif warga untuk melaksanakan kewajiban pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan kota.
“Yang belum membayar bukan berarti tidak dibangun. Tapi mari kita selaraskan, pajak yang dibayarkan akan kembali juga dalam bentuk pembangunan,” tegasnya.
Fenomena “pohon pisang di jalan rusak” ini sejatinya mencerminkan keresahan masyarakat terhadap lambannya perbaikan infrastruktur. Di sisi lain, juga membuka ruang diskusi mengenai pentingnya relasi timbal balik antara pemerintah dan warga dalam pembangunan kota—bahwa pelayanan publik yang maksimal menuntut kontribusi aktif dari masyarakat, tidak hanya dalam bentuk kritik, tetapi juga kepatuhan terhadap kewajiban sebagai warga negara.
Fairid pun mengajak masyarakat untuk melihat pembangunan sebagai proses bersama. Ia berharap warga dapat saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing demi kemajuan Palangka Raya ke depan.
