MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menghadiri Rapat Koordinasi Antisipasi Kenaikan Harga akibat dampak penyesuaian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (20/4/2026).
Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG di wilayah Kalimantan Tengah.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa persoalan BBM memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor, termasuk harga kebutuhan pokok dan tingkat inflasi daerah. Oleh karena itu, langkah antisipatif dinilai penting guna mencegah potensi gejolak ekonomi di masyarakat.
Berdasarkan data yang ada, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah tergolong tinggi dengan dukungan sejumlah depot di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun. Ia menekankan pentingnya pengaturan distribusi yang tepat, baik dari sisi volume maupun pemerataan.
“Kami berharap ada penyesuaian distribusi, khususnya di wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian, agar penyaluran BBM dan LPG lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa persoalan distribusi BBM berpotensi menjadi serius jika tidak diantisipasi secara cepat dan terukur. Karena itu, ia mendorong langkah konkret melalui penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.
Selain itu, pengawasan distribusi menjadi perhatian utama. Pemanfaatan teknologi seperti pemantauan berbasis GPS, dokumentasi lapangan, hingga pengawasan langsung di SPBU dinilai perlu dioptimalkan guna mencegah penyimpangan.
“Pengawasan harus diperkuat. Pastikan tidak ada celah penyalahgunaan, dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan pengaturan pola distribusi, termasuk penjadwalan layanan antara BBM subsidi dan non-subsidi untuk mengurai antrean serta meningkatkan efisiensi pelayanan di lapangan.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menekankan pentingnya menjaga pasokan dan distribusi BBM serta LPG agar tetap aman melalui koordinasi intensif dengan Pertamina dan seluruh pihak terkait.
Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kilogram harus diperketat untuk memastikan ketepatan sasaran sekaligus mencegah praktik penimbunan dan kecurangan.
“Penertiban dan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas. Di sisi lain, pengendalian inflasi juga perlu diperkuat melalui monitoring harga, sidak pasar, dan intervensi apabila terjadi lonjakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, upaya perlindungan masyarakat dilakukan melalui berbagai program, seperti bantuan sosial, operasi pasar, serta penyediaan layanan pengaduan bagi masyarakat.
“Komunikasi publik yang transparan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah kepanikan,” tambahnya.
Di sisi lain, pihak Pertamina telah menyiapkan langkah antisipatif dengan memperkuat stok, melakukan pemantauan distribusi secara real time, serta mengoptimalkan sistem logistik. Upaya ini diharapkan dapat berjalan efektif melalui dukungan dan sinergi pemerintah daerah.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya di tengah dinamika penyesuaian harga energi yang berdampak langsung pada masyarakat. (red)
