Example 728x250

DPRD Seruyan Tegaskan Evaluasi Kinerja Pemda, Rekomendasi LKPJ 2025 Jadi Alarm Perbaikan

Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo, didampingi Wakil Ketua I Harsandi dan Wakil Ketua II Muhtadin. Hadir pula Wakil Bupati Seruyan H.Supian, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

MONITOR KALTENG, KUALA PEMBUANG — DPRD Kabupaten Seruyan menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Kamis (16/4/2026). Agenda utama rapat ini adalah penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Seruyan Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo, didampingi Wakil Ketua I Harsandi dan Wakil Ketua II Muhtadin. Hadir pula Wakil Bupati Seruyan H.Supian, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam forum tersebut, juru bicara DPRD H. Bambang Yantoko membacakan hasil rekomendasi yang memuat evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah daerah sepanjang 2025.

Rekomendasi DPRD ini menegaskan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD menilai, sejumlah program telah berjalan, namun masih diperlukan pembenahan di berbagai sektor agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, DPRD juga menyampaikan catatan strategis yang diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan ke depan. Catatan tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi kinerja OPD, serta penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Melalui rekomendasi ini, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menjadikannya sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam merumuskan kebijakan strategis pada tahun berikutnya.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

*As_MonitorKalteng.co.id.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page