MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan memperkuat sinergi bersama insan pers. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama jurnalis di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat (17/4/2026).
Pertemuan yang dihadiri jajaran kepala perangkat daerah itu menjadi forum dialog strategis antara pemerintah daerah dan perwakilan media dari berbagai platform di Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Agustiar Sabran menekankan pentingnya peran pers sebagai pilar demokrasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen membuka ruang komunikasi seluas-luasnya serta menghadirkan transparansi informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Ia menyebutkan, media memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang objektif, akurat, dan berimbang terkait berbagai program pemerintah.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan seluruh elemen, termasuk insan pers sebagai mitra kritis dan konstruktif.
“Pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi mitra strategis dalam memperkuat pembangunan daerah,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah jurnalis menyampaikan berbagai isu aktual di tengah masyarakat, di antaranya maraknya aktivitas tambang ilegal serta harapan percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR).
Insan pers juga mendorong pemerintah memberikan kepastian legalitas bagi aktivitas pertambangan rakyat agar berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur mengapresiasi masukan dari media dan memastikan seluruh persoalan yang berkembang menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Terima kasih atas masukan, kritik, dan pemberitaan positif dari rekan-rekan media. Semua isu yang berkembang terus kami cermati, termasuk sektor pertambangan, stabilitas ekonomi, dan pengendalian inflasi,” katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah, salah satunya Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).
Program tersebut, kata Rangga, dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan dapat tepat sasaran bagi penerima manfaat.
“Harapan kami, program ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan tujuan kebijakan gubernur,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan media.
Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua pihak menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (red)
