MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga bahan pokok dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual, Senin (13/7/2026).
Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti rakor tersebut dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Selain membahas perkembangan inflasi nasional, rakor juga mengangkat sejumlah agenda strategis lainnya, di antaranya kenaikan harga ikan segar, progres pendataan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa laju inflasi tahunan (year-on-year) menunjukkan tren meningkat selama tiga bulan terakhir. Inflasi tercatat sebesar 2,42 persen pada April, naik menjadi 3,08 persen pada Mei, dan kembali meningkat menjadi 3,34 persen pada Juni 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu terus memperkuat upaya pengendalian inflasi agar angkanya tidak menembus batas atas sasaran nasional sebesar 3,5 persen, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Kita harus berusaha agar inflasi tidak menyentuh batas atas 3,5 persen agar tidak memberatkan masyarakat. Penyumbang utama inflasi adalah kelompok makanan, minuman, tembakau, sektor transportasi, dan peralatan pribadi, yaitu emas yang fluktuatif,” ujar Tito.
Ia juga menjelaskan bahwa inflasi bulanan (month-to-month) pada Juni 2026 mencapai 0,44 persen, lebih tinggi dibandingkan Mei 2026 yang berada pada angka 0,28 persen.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa sejumlah komoditas pangan masih mengalami kenaikan harga, di antaranya bawang merah, bawang putih, beras, wortel, serta ikan segar. Selain itu, minyak goreng mulai menunjukkan tren kenaikan harga.
Menurut Amalia, meningkatnya harga solar turut memengaruhi biaya operasional nelayan sehingga berdampak pada harga ikan segar, di samping faktor cuaca yang kurang mendukung aktivitas penangkapan ikan.
“Ikan segar mengalami inflasi year-on-year sebesar 8,87 persen di 36 provinsi,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Amalia juga memaparkan perkembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 yang telah difinalisasi pada 10 Juli 2026. Data tersebut mencakup 290.125.073 data individu dan 95.980.577 data keluarga dengan tingkat pemutakhiran mencapai 33,13 persen.
“DTSEN adalah data yang dinamis, sehingga pemutakhiran menjadi keharusan,” tegasnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa keberhasilan pemutakhiran DTSEN memerlukan kolaborasi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.
Ia menyebutkan terdapat tiga mandat Presiden yang menjadi fokus Kementerian Sosial, yakni menghadirkan DTSEN yang selalu mutakhir, memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, serta mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang seluruhnya bergantung pada kualitas data.
“Tanpa pemerintah daerah, pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak akan maksimal. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026, sukseskan pemutakhiran DTSEN, dan pembaruan sistem digitalisasi pelaporan,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan DTSEN Versi 3 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ia juga meminta seluruh kepala daerah memberikan dukungan terhadap Program Bedah Rumah yang menargetkan perbaikan 400 ribu rumah di seluruh Indonesia.
Rakor tersebut turut diikuti secara virtual oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Anang Dirjo, perwakilan Biro Umum Setda Kalteng, Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah, BPS Kalimantan Tengah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan (year-on-year) Kalimantan Tengah pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,61. Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month) mencapai 0,23 persen dan inflasi tahun kalender (year-to-date) sebesar 2,39 persen.
Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi di Kalimantan Tengah berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta sektor transportasi, dengan kenaikan harga yang didominasi oleh beras, bensin, minyak goreng, ikan nila atau patin, serta cabai rawit.
Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat kembali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan dan perlindungan sosial didasarkan pada data yang akurat dan mutakhir. (red)
