MONITOR KALTENG, Palangka Raya — Di tengah arus modernisasi yang kian deras, keberadaan hukum adat tetap menjadi jangkar penting bagi kehidupan masyarakat lokal. Di Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, peran itu dijalankan dengan penuh komitmen oleh Damang Pahandut, Wiliam Ngabe Soekah, S.E yang juga merupakan cicit dari Ngabe Anom Soekah bin pangkalima bayuh yang merupakan sosok pendiri pahandut, merupakan figur yang tak sekadar menjalankan fungsi seremonial, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat.
Baginya, menjadi Damang bukanlah soal menunggu laporan di balik meja. Lebih dari itu, ia memilih turun langsung, menyapa warga, mendengar persoalan, dan memastikan setiap konflik adat menemukan jalan keluar yang adil.
“Kami tidak hanya menunggu. Kami hadir di tengah masyarakat untuk memastikan setiap persoalan adat diselesaikan dengan mengedepankan keadilan dan kearifan lokal,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Pendekatan ini terlihat jelas dalam penanganan sengketa adat, mulai dari konflik keluarga hingga persoalan lahan yang kerap sensitif. Alih-alih mengedepankan keputusan sepihak, Wiliam menempatkan musyawarah sebagai inti penyelesaian.
Dalam setiap perkara, sidang adat digelar bersama mantir dan tokoh masyarakat. Namun, tujuan utamanya bukan sekadar memutus siapa benar dan salah.
“Kami ingin memulihkan hubungan. Keputusan adat itu bukan hanya soal hukum, tapi bagaimana masyarakat bisa kembali hidup rukun,” katanya.
Di balik proses itu, ada kerja kolektif yang terus diperkuat. Wiliam menyadari, keberhasilan pelayanan adat tidak bisa bertumpu pada satu figur saja. Peran mantir adat sebagai ujung tombak di tingkat kelurahan menjadi krusial.
Karena itu, pembinaan rutin dan koordinasi intensif terus dilakukan. Ia juga mulai membenahi administrasi adat agar lebih tertib dan transparan, sebuah langkah penting untuk menyesuaikan sistem tradisional dengan tuntutan tata kelola modern.
“Pelayanan adat harus profesional. Masyarakat berhak mendapatkan layanan yang jelas, tertib, dan bisa dipercaya,” jelasnya.
Namun, menjaga adat tidak cukup hanya dengan sistem dan kelembagaan. Ada satu tantangan yang lebih besar: memastikan nilai-nilai budaya tetap hidup di generasi muda.
Di sinilah Wiliam menaruh perhatian khusus. Ia aktif mendorong berbagai kegiatan adat dan festival budaya, bukan sekadar sebagai seremoni, tetapi sebagai ruang belajar bagi anak-anak muda untuk mengenal identitasnya.
“Budaya adalah jati diri kita. Kalau generasi muda tidak dilibatkan, adat bisa hilang. Ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Upaya tersebut juga dibarengi dengan sosialisasi hukum adat secara berkelanjutan. Masyarakat diajak memahami aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari, mulai dari perkawinan, lingkungan, hingga hubungan sosial.
Menurutnya, kesadaran hukum adat adalah kunci untuk mencegah konflik sejak awal.
“Kalau masyarakat paham, banyak persoalan bisa dicegah sebelum menjadi besar,” tambahnya.
Dalam konteks yang lebih luas, peran Damang juga menyentuh aspek perlindungan hak masyarakat adat—terutama dalam isu lahan yang kerap menjadi sumber konflik. Wiliam menegaskan, pihaknya siap berdiri bersama masyarakat dalam menghadapi persoalan tersebut.
“Kami akan selalu mendampingi masyarakat adat. Hak mereka harus dilindungi,” ujarnya.
Semua upaya ini, lanjutnya, tidak mungkin berjalan sendiri. Sinergi dengan pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya menjadi kunci keberhasilan.
Di Pahandut, kerja kolaboratif itu perlahan membentuk fondasi yang kuat: pelayanan adat yang tidak hanya relevan, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman.
“Dengan kebersamaan, kami yakin pelayanan adat akan semakin kuat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Wiliam.
Di tengah perubahan zaman, langkah Damang Pahandut ini menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan tradisi. Justru dari akar budaya yang kokoh, harmoni sosial dapat terus tumbuh dan terjaga.
(Redaksi)
