MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Advokat Ir. Men Gumpul, SH, bersama kliennya mendatangi Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Palangka Raya, Senin (9/11/2026). Kedatangan tersebut merupakan tindak lanjut dari janji Men Gumpul kepada Kepala ATR/BPN Kota Palangka Raya untuk memberikan penjelasan terkait riwayat penguasaan tanah milik kliennya yang kini menjadi objek sengketa.
Dalam keterangannya kepada awak media, Men Gumpul menjelaskan bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut, menurut penuturan kliennya, pertama kali digarap pada 1993 oleh almarhum Dagon S Barang, suami Ayarika.
Selanjutnya, pada 1996, tanah tersebut diserahkan Dagon S Barang kepada Ayarika sebagai petak pelaku. Luas keseluruhan lahan diperkirakan mencapai kurang lebih satu hektare, dengan ukuran lebar sekitar 125 meter menghadap Jalan Yos Sudarso Induk dan panjang ke belakang sekitar 70 meter.
Menurut Men Gumpul, lahan tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa kapling yang tercatat dalam lima SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah), di antaranya atas nama Ayarika dan Ana.
Perjalanan penguasaan tanah itu berlanjut pada 2009, ketika kliennya menjual lahan tersebut kepada Harison Limin. Sejak transaksi itu, Harison Limin disebut telah menempati, merawat, membersihkan, serta menjaga tanah tersebut. Bahkan, menurut Men Gumpul, terdapat bukti berupa tanaman tumbuh di atas lahan yang selama ini dikuasai.
Namun, persoalan muncul pada 2021 ketika seseorang bernama Messi Eva Farida datang dengan membawa sertifikat tanah. Berdasarkan penjelasan yang diterima pihaknya, sertifikat tersebut diperoleh dari Yayasan Kahayan Bumi Sejahtera.
Men Gumpul menyebut, terdapat empat kapling tanah yang dikaitkan dengan sertifikat tersebut. Akan tetapi, pihaknya mempertanyakan kesesuaian lokasi sertifikat dengan objek tanah yang saat ini disengketakan.
Ia menjelaskan, berdasarkan pemetaan dan penelusuran versi pihaknya, empat kapling yang dimaksud berada di kawasan lingkar luar Mahir Mahar, bukan pada lokasi tanah milik kliennya yang berada di lingkar dalam Jalan Yos Sudarso Induk.
“Jarak antara titik tanah yang menjadi dasar klaim tersebut dengan objek tanah yang dipermasalahkan diperkirakan sekitar 500 meter,” jelas Men Gumpul.
Lebih lanjut, Men Gumpul menegaskan bahwa pihaknya hingga saat ini tidak mempersoalkan keabsahan sertifikat yang dimiliki Messi Eva Farida dan tidak serta-merta menyatakan dokumen tersebut tidak sah. Namun, menurutnya, persoalan utama yang perlu diperjelas adalah kesesuaian antara lokasi sertifikat dengan bidang tanah yang diklaim.
“Kalau memang tanah tersebut diperoleh dari yayasan, maka harus jelas kembali pada lokasi tanah yang menjadi bagian dari yayasan. Jangan sampai tanah yang berasal dari yayasan justru yang diklaim malah tanah di luar dari tanah Punya Yayasan” ujarnya.
Menurut Men Gumpul, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara cermat melalui pencocokan data administrasi pertanahan, riwayat penguasaan, serta letak dan batas-batas bidang tanah di lapangan.
Kedatangan pihaknya ke ATR/BPN Kota Palangka Raya diharapkan dapat menjadi ruang klarifikasi sekaligus memperoleh kejelasan mengenai riwayat dan posisi objek tanah yang disengketakan, sehingga persoalan tersebut dapat ditangani berdasarkan data dan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku.
Sebagai informasi Keterangan dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak Advokat Men Gumpul. Untuk memperoleh gambaran yang berimbang, keterangan dari pihak Messi Eva Farida, Yayasan Kahayan Bumi Sejahtera, serta ATR/BPN Kota Palangka Raya masih diperlukan.
(Red)
