MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Persoalan sengketa kepemilikan tanah di Jalan Soekarno, RT 05/RW 25, Kota Palangka Raya, kembali mencuat setelah lima orang yang diwakili Advokat Ir. Men Gumpul, SH, memenuhi panggilan Unit Harda Polresta Palangka Raya, Senin (9/11/2026).
Kedatangan Men Gumpul bersama pihak yang diwakilinya tersebut merupakan tindak lanjut atas pemanggilan kepolisian berkaitan dengan laporan Ergan Tunjung, yang menuding kliennya melakukan penyerobotan tanah di lokasi tersebut.
Dalam keterangan persnya, Men Gumpul menyatakan keberatan atas tuduhan yang dialamatkan kepada kelima kliennya. Ia mempertanyakan dasar kepemilikan tanah yang diklaim oleh Ergan Tunjung, terutama terkait asal-usul sertifikat, ukuran bidang tanah, serta batas-batas kepemilikannya.
Menurut Men Gumpul, hingga saat ini Ergan Tunjung belum memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dari siapa tanah tersebut diperoleh, berapa luas bidang tanah yang dibeli, serta siapa saja pihak yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut.
“Kami tidak menerima klien kami dituduh menyerobot tanah. Sebab, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah asal-usul tanah tersebut, siapa penjualnya, berapa ukurannya, dan berbatasan dengan siapa. Hal-hal itu sampai sekarang belum dijelaskan,” ujar Men Gumpul.
Ia menjelaskan, kelima kliennya masing-masing bernama Hari Damai Adam, Siter Sera, Maskidi/Muhammad Guntur, Drs. Jamhir Galing , dan Baaddin H Sera Mereka disebut telah mempunyai surat tanah 1995/1996 dan garapan tahun 1990-1993.
ketika wilayah itu masih masuk dalam administrasi Kelurahan Langkai.
Selanjutnya, menurut Men Gumpul, masing-masing klien memiliki dokumen surat tanah yang dibuat pada 1995/1996. Pada awalnya, setiap bidang tanah memiliki ukuran lebar 20 meter dengan panjang ke belakang mencapai 135 meter.
Namun, kondisi tersebut mengalami perubahan setelah adanya pembangunan Jalan Denok dan Jalan Parawai, termasuk saluran drainase atau parit yang berdampak terhadap luas bidang tanah.
Untuk menghindari adanya kerugian yang hanya dibebankan kepada salah satu pemilik, pengurangan luas tanah kemudian dilakukan secara proporsional. Akibatnya, lebar bidang tanah milik masing-masing klien mengalami penyesuaian, ada yang menjadi 18 meter dan ada pula yang 17 meter.
“Ukuran awalnya sama, yakni lebar 20 meter dan panjang 135 meter. Tetapi karena ada pembangunan jalan dan parit, luas tanah menjadi berkurang. Kami tidak ingin pengurangan itu hanya membebani salah satu pihak, sehingga dilakukan penyesuaian terhadap masing-masing bidang tanah,” jelasnya.
Men Gumpul juga mengungkapkan adanya persoalan lain yang menurutnya perlu mendapat perhatian, yakni terbitnya empat sertifikat tanah pada 2003 di atas lokasi yang diklaim sebagai lahan milik kelima kliennya.
Sementara itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan Men Gumpul, Ergan Tunjung mengaku membeli tanah tersebut pada 2010. Namun, pihaknya mengaku belum memperoleh penjelasan mengenai asal-usul perolehan tanah maupun dokumen dasar penerbitan sertifikat yang dimaksud.
Ia menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, terutama dengan mencocokkan dokumen kepemilikan dan kondisi faktual di lapangan.
Men Gumpul turut menyebutkan bahwa kliennya selama ini tetap merawat, memelihara, dan menjaga lahan tersebut. Hal itu, menurutnya, diperkuat dengan keberadaan pondok serta bangunan rumah yang disebut telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 2011.
Lebih lanjut, Men Gumpul berpandangan bahwa penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan Kantor ATR/BPN Kota Palangka Raya untuk melakukan pemeriksaan administrasi dan pengukuran ulang terhadap bidang tanah yang disengketakan.
Ia mempertanyakan kesesuaian empat sertifikat yang terbit pada 2003, yang menurut keterangannya masing-masing memiliki lebar 25 meter, dengan kondisi faktual di lapangan yang telah mengalami pengurangan akibat pembangunan jalan dan saluran drainase.
“Kami meyakini persoalan ini harus dibuka secara terang melalui pemeriksaan dokumen dan pengukuran langsung oleh ATR/BPN. Jangan sampai ada ketidaksesuaian antara data sertifikat dengan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.
Men Gumpul kembali menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya mengaku belum diperlihatkan warkah atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat tanah yang diklaim Ergan Tunjung.
Menurutnya, keterbukaan mengenai riwayat tanah dan kelengkapan dokumen pertanahan menjadi hal penting agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara objektif dan tidak merugikan pihak manapun.
Ia berharap instansi berwenang dapat melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap riwayat penerbitan sertifikat, data yuridis, serta data fisik bidang tanah yang menjadi objek sengketa.
Dengan demikian, persoalan yang kini bergulir di Polresta Palangka Raya tersebut diharapkan dapat memperoleh kejelasan berdasarkan bukti administrasi pertanahan dan fakta di lapangan.
