MONITOR KALTENG, RAYA — Pemerintah Kota Palangka Raya menyalurkan bantuan beras gratis sebanyak 8,5 ton kepada 1.700 kepala keluarga (KK) dari kalangan petani dan nelayan di sejumlah wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Bantuan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah ini disalurkan sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus meringankan beban ekonomi warga yang aktivitas dan pendapatannya terganggu akibat kekeringan lahan serta penurunan produksi.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, turut menjadi bagian dari kegiatan penyaluran bantuan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan pangan di tengah dampak karhutla.
Penyaluran bantuan beras menyasar empat kelurahan di Kota Palangka Raya, dengan rincian sebagai berikut:
1. Kelurahan Kalampangan: 1.000 KK menerima total 5 ton beras.
2. Kelurahan Bereng Bengkel: 350 KK menerima total 1,75 ton beras.
3. Kelurahan Kameloh Baru: 260 KK menerima total 1,3 ton beras.
4. Kelurahan Danau Tundai: 90 KK menerima total 450 kilogram beras.
Dengan demikian, total bantuan yang disalurkan mencapai 8,5 ton beras untuk 1.700 KK di empat kelurahan tersebut.
Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, khususnya bagi petani dan nelayan yang menggantungkan penghasilan pada kondisi alam dan aktivitas produksi di lapangan.
Dampak kekeringan dan karhutla berpotensi mengganggu kegiatan pertanian serta aktivitas masyarakat lainnya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi hasil produksi dan pendapatan warga, sehingga dukungan pangan dari pemerintah menjadi salah satu upaya untuk membantu meringankan beban rumah tangga terdampak.
Melalui penyaluran cadangan pangan pemerintah, Pemkot Palangka Raya diharapkan dapat terus mendukung ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi akibat kondisi lingkungan.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan, antara lain dengan tidak membuka atau membersihkan lahan menggunakan cara membakar secara sembarangan.
Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menjaga lingkungan, mengurangi risiko karhutla, serta melindungi kesehatan dan kesejahteraan warga Kota Palangka Raya.
(Redaksi)
