MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Kalteng terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Jawaban tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Linae Victoria Aden saat mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam Rapat Paripurna (Rapur) Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (16/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong.
Dalam penyampaiannya, Linae menegaskan bahwa masukan dan pertanyaan dari masing-masing fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan RAPBD Kalteng 2027. Pemerintah daerah, kata dia, sepakat APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, serta memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Pemprov Kalteng menyatakan bahwa pengalokasian anggaran 2027 akan diarahkan pada sejumlah sektor strategis. Di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses pelayanan kesehatan dasar, percepatan penurunan kemiskinan, penanganan stunting secara terintegrasi, serta pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui penguatan sektor pertanian, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta optimalisasi potensi daerah secara berkelanjutan.
Pemprov Kalteng juga mendukung percepatan perluasan jaringan listrik PLN, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang belum memperoleh akses listrik.
Sementara itu, menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Golkar, Pemprov Kalteng menyampaikan apresiasi atas perhatian terhadap penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kualitas belanja, serta disiplin fiskal.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemerintah terus memperkuat basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan, serta mengoptimalkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Evaluasi terhadap kinerja BUMD juga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari dividen, kesehatan keuangan, produktivitas aset dan modal, tata kelola, hingga manfaat ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat.
Pemerintah berkomitmen memastikan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dikelola secara produktif, sehat, dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat optimal bagi PAD dan masyarakat Kalteng.
Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemerintah menyebut pemantauan dilakukan secara berkala oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) bersama Inspektorat. Langkah tersebut dilakukan untuk memitigasi kendala dan melakukan penyesuaian anggaran sesuai ketentuan.
Upaya itu juga ditujukan agar belanja modal dapat terlaksana tepat waktu dan optimal, sekaligus mencegah terjadinya keterlambatan maupun kewajiban pada akhir tahun.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam RAPBD 2027, Pemprov Kalteng menyatakan telah melakukan perhitungan dan mengarahkan SiLPA untuk membiayai belanja yang telah ditentukan penggunaannya serta memenuhi kewajiban daerah yang harus diselesaikan.
Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari jawaban pemerintah atas pertanyaan Fraksi Partai NasDem.
Defisit Rp350 Miliar
Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra, Pemprov Kalteng menjelaskan mengenai defisit anggaran sebesar Rp350 miliar dalam RAPBD 2027.
Defisit tersebut terjadi karena belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan daerah. Kondisi itu, menurut pemerintah, telah diperhitungkan dalam penyusunan struktur APBD 2027 dengan mempertimbangkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik sepanjang 2026.
Ketidakpastian tersebut dinilai berdampak terhadap rendahnya realisasi belanja dan diperkirakan masih berlanjut hingga akhir 2026.
Dalam kebijakan anggaran 2027, pemerintah juga memprioritaskan penguatan sektor agraris, terutama peningkatan produktivitas petani miskin di desa.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memprioritaskan penguatan sektor agraris melalui peningkatan produktivitas petani miskin di desa, antara lain melalui bantuan benih unggul gratis, pupuk bersubsidi daerah, serta bantuan dan modernisasi sarana dan prasarana pertanian,” ungkapnya.
Untuk agenda hilirisasi, Pemprov Kalteng mengarahkan APBD 2027 guna mendukung pengembangan industri agar nilai tambah komoditas dapat dihasilkan di daerah dan tidak berhenti pada penjualan bahan mentah.
Program tersebut mencakup pemberdayaan petani dan koperasi, kemitraan UMKM dengan pelaku usaha daerah, serta perlindungan tenaga kerja lokal.
Perkuat Penanganan Karhutla
Dalam menjawab catatan Fraksi Gerindra mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemprov Kalteng menjadikan pengalaman penanganan karhutla 2026 sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pencegahan, deteksi dini, dan pengurangan risiko pada 2027.
“Terkait Karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadikan pengalaman penanganan Tahun 2026 sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pencegahan, deteksi dini, dan pengurangan risiko pada Tahun Anggaran 2027,” terangnya.
Penganggaran penanggulangan karhutla pada 2027 diarahkan pada pemutakhiran peta kerawanan dan sumber air, patroli pencegahan, edukasi dan pemberdayaan masyarakat, serta penguatan pemantauan dan peringatan dini melalui Pusdalops PB.
Selain itu, pemerintah akan meningkatkan kemampuan regu pemadam serta memelihara dan memenuhi sarana operasional sesuai kebutuhan.
Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat mengenai defisit anggaran, pemerintah menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari kebijakan anggaran untuk menjaga keseimbangan fiskal dalam penyelenggaraan program pemerintah.
Pemerintah menekankan pentingnya disiplin anggaran melalui perencanaan belanja yang terukur dan efisien sehingga setiap anggaran yang dibelanjakan dapat memberikan hasil optimal.
Fraksi Demokrat juga menyoroti kenaikan inflasi dan perlambatan ekonomi. Pemprov Kalteng menyatakan hal tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD 2027.
Pertumbuhan ekonomi Kalteng pada Triwulan I-2026 tercatat sebesar 3,79 persen secara tahunan (year on year/YoY), berada di bawah inflasi tahunan Maret 2026 sebesar 3,86 persen. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin tercatat 146,71 ribu orang atau 5,09 persen.
Kondisi tersebut menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengarahkan APBD 2027 tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.
Perkuat PAD dan Pelayanan Dasar
Atas pemandangan umum Fraksi Partai NasDem, Pemprov Kalteng menyampaikan apresiasi terhadap upaya mewujudkan Kalteng yang semakin maju, mandiri, berkeadilan, dan sejahtera.
Dalam meningkatkan PAD, pemerintah melalui Bapenda mengedepankan perluasan basis ekonomi, peningkatan aktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan ekosistem ekonomi daerah yang produktif.
Sementara itu, menanggapi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pemerintah menyatakan akan terus menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha.
Dalam hal belanja daerah, pemerintah menegaskan bahwa pengalokasian anggaran harus berorientasi pada hasil dan manfaat. Sektor pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, menjadi salah satu prioritas.
Terakhir, menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Pemprov Kalteng menegaskan pentingnya konsistensi antara Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan RAPBD 2027.
Keselarasan tersebut dinilai penting agar kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap berada dalam arah pembangunan daerah.
“Pemerintah Provinsi sependapat dengan pandangan Fraksi PAN bahwa target pendapatan harus ditetapkan secara realistis, terukur, dan didukung oleh sumber penerimaan yang jelas,” ujarnya.
Koordinasi Atasi Listrik dan BBM
Terkait masih terjadinya pemadaman listrik, Pemprov Kalteng menyatakan terus berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk meningkatkan keandalan jaringan, mempercepat penanganan gangguan, serta memperluas akses listrik.
Pemerintah juga mendorong PLN meningkatkan kualitas informasi dan pengaduan masyarakat serta menjaga pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalteng.
Sementara terkait ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM), Pemprov Kalteng memperkuat koordinasi dan pengawasan bersama PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pemerintah kabupaten/kota, serta pihak terkait.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan stok dan distribusi, peningkatan kelancaran pasokan, penyaluran BBM bersubsidi secara tepat sasaran, serta percepatan penanganan kendala distribusi.
Dengan penyampaian jawaban tersebut, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk menyempurnakan RAPBD 2027 dengan mempertimbangkan masukan seluruh fraksi DPRD, sekaligus memastikan kebijakan anggaran tetap diarahkan pada pelayanan publik, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (red)
