Example 728x250

Zuli Eko Soroti CSR Perusahaan di Seruyan, DPRD Dorong Perda agar Bantuan Tepat Sasaran

Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, menegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) menjadi langkah penting untuk memperjelas kewajiban perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

MONITOR KALTENG, SERUYAN – Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Seruyan menjadi perhatian serius DPRD setempat. Meski sejumlah perusahaan disebut telah menjalankan program CSR, pelaksanaannya dinilai belum maksimal sehingga diperlukan regulasi daerah yang memberikan kepastian hukum, transparansi, dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, menegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) menjadi langkah penting untuk memperjelas kewajiban perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Hal tersebut disampaikannya kepada awak media usai Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seruyan, Selasa (17/11/2026).

Menurut Zuli Eko, regulasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan CSR tidak hanya sebatas program formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Perlu kami sampaikan bahwa ketepatan dan transparansi perusahaan dalam memberikan CSR kepada masyarakat di wilayahnya menjadi tujuan kami. Karena itu, kepastian hukumnya melalui Perda akan kami dorong agar bisa terbentuk dan dilaksanakan,” ujar Zuli Eko.

Ia mengakui, selama ini program CSR dari sejumlah perusahaan memang sudah berjalan. Namun, pelaksanaannya dinilai masih belum optimal sehingga perlu dimaksimalkan, baik dari sisi transparansi maupun ketepatan sasaran penerima manfaat.

“CSR dari perusahaan memang sudah ada, tetapi belum maksimal berjalan. Kami ingin memaksimalkan itu dan memastikan bantuan tepat sasaran. Itu tujuan kami,” tegasnya.

 

Lebih lanjut, Zuli Eko menjelaskan, keberadaan Perda TJSLP diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurutnya, selama belum terdapat regulasi daerah yang secara khusus memberikan landasan pengaturan, pemerintah daerah dinilai masih memiliki keterbatasan dalam mendorong pelaksanaan program CSR secara lebih terarah.

“Aturan dalam Perda ini jika terlaksana akan membantu masyarakat kita karena merupakan payung hukumnya. Selama ini pemerintah daerah masih ragu-ragu karena belum ada payung hukumnya. Di sinilah kami selaku anggota DPRD mendorong agar regulasi ini bisa diwujudkan,” ungkapnya.

Dengan adanya aturan tersebut, DPRD berharap perusahaan memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Sementara pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan untuk melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan perusahaan.

Selain membahas Perda TJSLP, Zuli Eko juga menyinggung Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Seruyan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sejumlah Kecamatan di Kabupaten Seruyan.

Ia menjelaskan, perubahan regulasi tersebut berkaitan dengan evaluasi sejarah pemekaran wilayah serta penyesuaian sejumlah nama desa yang dinilai belum tepat dalam peraturan sebelumnya.

Menurutnya, terdapat catatan mengenai sejarah pembentukan kecamatan. Dari catatan yang disampaikan, sebelumnya terdapat 14 kecamatan, sementara kondisi yang tercatat saat ini berjumlah 10 kecamatan. Selain itu, beberapa penulisan nama wilayah juga perlu dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai dengan kondisi serta data administrasi yang sebenarnya.

Zuli Eko mengakui, tidak semua anggota DPRD mengetahui secara mendalam sejarah pembentukan dan pemekaran wilayah di Kabupaten Seruyan. Karena itu, pembahasan Raperda tersebut nantinya akan menjadi ruang untuk menghimpun informasi dan masukan dari berbagai pihak.

“Kami selaku anggota DPRD yang berjumlah 25 orang ini hanya sedikit sekali yang mengetahui sejarah tersebut. Karena itu, dalam pembahasan nanti, seluruh aspirasi masyarakat akan kami tampung dan diskusikan,” jelasnya.

Ia juga mengajak insan pers dan tokoh masyarakat untuk turut memberikan masukan, khususnya pihak-pihak yang mengetahui sejarah pemekaran dan pembentukan wilayah di Kabupaten Seruyan.

“Mumpung ada Perda ini, silakan teman-teman media turut membantu, terutama dengan menyampaikan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat. Ini penting karena kami juga perlu mengetahui lebih jauh sejarah tersebut,” pungkas Zuli Eko.

DPRD Kabupaten Seruyan berharap kedua Raperda inisiatif tersebut dapat dibahas bersama pemerintah daerah dan disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Melalui regulasi TJSLP, DPRD ingin memastikan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat berjalan lebih transparan dan terukur. Sementara melalui perubahan Perda pembentukan kecamatan, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar administrasi wilayah yang lebih akurat dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.(*As)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page