MONITOR KALTENG – PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) per 31 Oktober 2025, Rabu (3/12/2025). Acara yang berlangsung di Aula Eka Hapakat itu dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng Sunarti, mewakili Gubernur.
Rakor dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Tengah, Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, hingga pengelola realisasi anggaran dari kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Akhmad Husain, saat membacakan laporan Plt. Sekda Kalteng, menyampaikan bahwa Tepra menjadi instrumen penting untuk memantau dan mengevaluasi percepatan penyerapan anggaran, baik fisik maupun keuangan.
Selain memastikan APBN/APBD tepat sasaran, Tepra juga bertujuan mengidentifikasi hambatan penyerapan anggaran dan mencari solusi percepatan.
Dalam paparannya, disampaikan realisasi keuangan APBD Kalteng hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp 5,1 triliun atau 61,28% dari total pagu perubahan Rp 8,35 triliun. Adapun realisasi fisik berada di angka 67,64%.
“Dengan demikian, dibandingkan target sebesar 90% per 31 Oktober 2025, terjadi deviasi minus sebesar -28,72% (realisasi keuangan masih rendah),” ujarnya.
Perangkat Daerah dengan Serapan Tertinggi dan Terendah
Tiga perangkat daerah dengan serapan anggaran tertinggi ialah:
1. Dinas ESDM: realisasi keuangan 87,45%, fisik 91,28%
2. Dinas Perhubungan: realisasi keuangan 82,55%, fisik 100%
3. Biro Perekonomian: realisasi keuangan 82,19%, fisik 84%
Sementara serapan terendah ditempati:
1. Dinas TPHP: realisasi keuangan 20,23%, fisik 45%
2. Dinas Kehutanan: realisasi keuangan 24,93%, fisik 26,43%
3. Dinas Perkimtan: realisasi keuangan 32,59%, fisik 37,79%
Serapan Anggaran Kabupaten/Kota
Untuk serapan APBD kabupaten/kota, realisasi keuangan mencapai Rp 14,9 triliun atau 57,04% dari total pagu Rp 26,2 triliun. Realisasi fisik tercatat 62,24%, juga masih di bawah target.
Kabupaten/Kota dengan serapan terbaik:
1. Kabupaten Katingan: keuangan 70,20%, fisik 72,77%
2. Kota Palangka Raya: keuangan 67,63%, fisik 76,13%
3. Kabupaten Gunung Mas: keuangan 66,86%, fisik 69,11%
Adapun capaian terendah:
1. Barito Utara: keuangan 47%, fisik 60,41%
2. Kapuas: keuangan 49,39%, fisik 55,45%
3. Seruyan: keuangan 50,38%, fisik 53,54%
Pesan Gubernur: Serapan Tinggi Bukan Sekadar Menghabiskan Anggaran
Lewat Asisten Administrasi Umum, Gubernur menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran untuk mendukung pembangunan merata hingga ke pelosok.
“Rakor ini bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan percepatan, guna memastikan anggaran berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengapresiasi perangkat daerah serta tiga pemerintah kabupaten dengan serapan tertinggi, sembari mengingatkan agar kualitas program tetap diutamakan.
“Namun demikian, seperti tadi dilaporkan, secara umum realisasi anggaran keuangan dan fisik, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalteng, sampai Bulan Oktober 2025, masih belum mencapai target,” jelasnya.
Dengan sisa waktu kurang dari 20 hari jelang akhir tahun anggaran, seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota diminta memperkuat komitmen dan inovasi agar penyerapan anggaran tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, serta tepat aturan.
“Perlu saya ingatkan, jangan hanya mengejar target, kemudian asal belanja. Serapan anggaran bukan hanya bagus, tetapi programnya harus bisa memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Gubernur juga menekankan ketepatan proses pengadaan barang dan jasa, serta mendorong optimalisasi penggunaan produk dalam negeri untuk memperkuat IKM dan UMKM.
