MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan Pelaporan Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 3–4 Februari 2026, bertempat di Aula Betang Hapakat Lantai 4 Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kalimantan Tengah. Hadir pula Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Nugroho, mewakili Kepala Perwakilan BI Kalteng.
Dari unsur akademisi, kegiatan ini menghadirkan Prof. Dr. Muhammad Handry Imansyah, M.A.M., Ph.D., Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM), yang memberikan penguatan perspektif ekonomi pembangunan dalam mendukung pengendalian inflasi daerah.
Sementara itu, narasumber kegiatan berasal dari pemerintah pusat, yakni Devi Setyorini, Kebijakan Ahli Muda Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, serta Nadia Rizki Amalia Mustafa dari Kementerian Dalam Negeri. Keduanya menyampaikan materi terkait kebijakan nasional serta teknis penyusunan pelaporan kinerja TPID sesuai pedoman yang berlaku.
Dalam sambutannya, Sekda Leonard S. Ampung menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terlebih di tengah tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga, khususnya pada komoditas pangan strategis yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
Leonard menjelaskan, luas wilayah Kalimantan Tengah yang mencapai lebih dari 153 ribu kilometer persegi dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian inflasi. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan distribusi barang, konektivitas antarwilayah, serta keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat lintas sektor dan lintas wilayah.
Selain tantangan internal, ia juga menyoroti pengaruh faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik yang turut berdampak pada perekonomian daerah dan daya beli masyarakat. Kondisi ini menuntut kebijakan pengendalian inflasi yang adaptif, responsif, serta berbasis data yang akurat dan terukur.
Menurut Leonard, pelaksanaan sosialisasi dan asistensi ini sangat strategis karena bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja TPID agar lebih sistematis, terarah, dan selaras dengan kebijakan nasional. Kegiatan ini juga menjadi wadah penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, akademisi, dan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang efektif.
Menutup sambutannya, Sekda berharap seluruh unsur TPID di Kalimantan Tengah dapat terus menjaga komitmen dan sinergi dalam mengendalikan inflasi. Dengan demikian, stabilitas harga dapat terjaga, daya beli masyarakat meningkat, dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
( Red:Gun)
