MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah menjadi sorotan serius DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi ini dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengungkapkan bahwa fenomena panic buying menjadi salah satu faktor utama yang memperparah antrean BBM dalam beberapa waktu terakhir.
“Sebagian masyarakat khawatir akan adanya kenaikan harga maupun pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Akibatnya, mereka memilih mengisi bahan bakar meskipun persediaan masih mencukupi,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, kebijakan pembatasan pembelian BBM yang diterapkan di sejumlah daerah pada dasarnya bertujuan baik, yakni untuk mengurai kepadatan di SPBU.
Namun, di lapangan kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan kepanikan jika tidak disertai dengan sosialisasi dan penjelasan yang jelas kepada masyarakat.
“Kurangnya informasi yang utuh membuat masyarakat mudah terpengaruh isu, sehingga memperparah kondisi antrean,” tambahnya.
Selain faktor psikologis masyarakat, DPRD juga menyoroti adanya kendala distribusi yang turut memengaruhi ketersediaan BBM di lapangan.
Keterbatasan armada pengangkut, kondisi infrastruktur jalan, hingga jarak tempuh distribusi yang cukup jauh menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kelancaran pasokan.
Dampak dari situasi ini pun dirasakan secara luas, mulai dari terbuangnya waktu masyarakat, terganggunya aktivitas ekonomi, meningkatnya kemacetan lalu lintas, hingga potensi risiko keamanan di sekitar SPBU.
Untuk itu, DPRD Kalteng mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret, terutama dalam hal transparansi informasi terkait ketersediaan stok BBM.
“Pemerintah harus hadir dengan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kepanikan,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga mengusulkan sejumlah langkah strategis, di antaranya peningkatan suplai BBM, perpanjangan jam operasional SPBU hingga 24 jam di titik-titik tertentu, serta penambahan armada distribusi guna memastikan pasokan tetap lancar.
DPRD berharap, dengan langkah cepat dan terukur dari pemerintah, kondisi antrean BBM dapat segera diatasi sehingga aktivitas masyarakat kembali normal.
“Situasi ini memang tidak nyaman, tetapi bisa diantisipasi jika ada penanganan yang tepat dan komunikasi publik yang baik,” pungkasnya. (red)
