MONITOR KALTENG – PALANGKA RAYA // Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, angkat bicara soal kebijakan Gubernur Kalteng dalam menertibkan angkutan Over Dimension Over Loading (ODOL).
Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tersebut, meski kebijakan ini memantik reaksi keras dari sejumlah sopir, termasuk dari Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang sempat membuat video pernyataan penolakan dan viral di media sosial.
Menurut Sudarsono, penertiban ODOL adalah langkah penting untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan mencegah kerusakan infrastruktur jalan yang nilainya bisa sangat merugikan negara.
Namun, Sudarsono juga mengingatkan agar kebijakan itu tidak menimbulkan tekanan baru bagi pelaku usaha kecil di sektor transportasi, khususnya pemilik armada dengan tonase kecil.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu merespons kebijakan ini dengan pendekatan dialog dan keterlibatan aktif pelaku industri angkutan.
“Meski kami mendukung kebijakan gubernur, kami juga menyarankan agar pemerintah memiliki langkah konkret untuk berdialog dengan para pihak terkait,” kata Sudarsono, kemarin di Palangka Raya.
Selain soal kebijakan ODOL, Sudarsono turut menyoroti persoalan yang selama ini luput dari perhatian: upah angkut, khususnya untuk komoditas Crude Palm Oil (CPO).
Ia menyebut, rendahnya upah angkut menjadi salah satu faktor yang mendorong sopir dan pengusaha kecil untuk memaksakan penggunaan truk bermuatan besar demi menutup ongkos operasional. (red)
