MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Perhatian pemerintah terhadap relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai perlu diperkuat melalui dukungan yang lebih berkelanjutan.
Tidak hanya berupa bantuan insidental, para relawan juga membutuhkan kepastian honorarium serta dukungan biaya operasional agar dapat menjalankan tugas secara optimal.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Okki Maulana, mengapresiasi langkah Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, yang memberikan perhatian kepada para relawan pemadam karhutla. Menurutnya, kepedulian tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi para relawan yang selama ini berada di garis depan penanganan kebakaran.
“Saya memandang langkah Pak Wali Kota ini sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab, sekaligus apresiasi yang luar biasa bagi kawan-kawan relawan yang selama ini berjibaku di lapangan,” kata Okki, Kamis (14/10/2026).
Menurut Okki, keberadaan relawan memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menghadapi berbagai kondisi darurat, terutama saat kebakaran hutan dan lahan terjadi. Karena itu, dukungan terhadap mereka tidak seharusnya hanya bergantung pada situasi tertentu.
Ia mengatakan, para relawan selama ini mencurahkan tenaga dan waktu untuk membantu masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, tidak jarang mereka harus menggunakan dana pribadi untuk memenuhi kebutuhan operasional pemadaman di lapangan.
Kondisi itu, menurut Okki, perlu menjadi perhatian pemerintah melalui kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga kesiapsiagaan relawan dalam membantu penanganan bencana dapat terus terjaga.
“Relawan ini menjalankan tugas mulia melayani dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera membentuk sistem dukungan yang lebih terarah dan jelas, termasuk memastikan alokasi honor bagi mereka,” tegasnya.
Okki yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Relawan Pemadam Kebakaran dan Pertolongan Kota Palangka Raya mengaku memahami berbagai tantangan yang dihadapi relawan di lapangan.
Menurutnya, kesiapan personel maupun armada pemadam membutuhkan dukungan operasional yang memadai. Semangat kesukarelaan tetap menjadi kekuatan utama relawan, namun perlu dibarengi dengan perhatian pemerintah agar tugas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dapat berjalan secara maksimal.
Karena itu, ia mendorong pemerintah membangun skema dukungan yang lebih jelas dan berkelanjutan, baik dalam bentuk honorarium maupun pembiayaan operasional.
Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga kesiapsiagaan relawan, terutama ketika menghadapi ancaman karhutla dan kondisi kedaruratan lainnya. (red)
