MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, DPRD Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, meminta Pemerintah Provinsi agar lebih cermat dan adaptif dalam mengelola keuangan daerah, terutama di tengah tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Dengan kondisi fiskal yang semakin menantang, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah inovatif untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Freddy Ering, Senin (9/2/2026).
Ia menilai rasionalisasi anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan demi menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Menurutnya, efisiensi perlu dilakukan pada pos belanja yang tidak bersifat mendesak, seperti pengadaan barang dan jasa serta perjalanan dinas.
“Langkah efisiensi ini bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan agar anggaran yang tersedia dapat difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat yang lebih mendesak dan berdampak langsung,” tegasnya.
Freddy juga mengingatkan bahwa proses penyusunan APBD harus tetap sejalan dengan kebijakan nasional serta selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia menegaskan peran DPRD sebagai lembaga pengawasan akan terus dijalankan secara maksimal untuk memastikan anggaran daerah dikelola secara akuntabel dan berkeadilan.
“Kami di legislatif akan memastikan setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak memberatkan rakyat,” pungkasnya. (red)
