Example 728x250

Anggaran Rp 200 Juta untuk Video Dokumenter Diskominfosantik Kalteng Jadi Sorotan

Foto: pengajuan Data anggaran pembuatan video dokumenter catatan jurnalis.

Monitorkalteng.co.id – Palangka Raya, – Proyek pembuatan video dokumenter Catatan Jurnalis yang diajukan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalimantan Tengah menjadi perhatian publik. Besarnya anggaran yang diajukan, mencapai Rp 200 juta, memicu perdebatan mengenai efisiensi penggunaan dana publik.

Berdasarkan laman resmi LPSE Kalteng, proyek ini memiliki nilai pagu sebesar Rp 200.000.000 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 199.206.150. Hingga saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan.

Kode paket proyek ini tercatat sebagai 10086885000 dengan nama paket Video Dokumenter Catatan Jurnalis. Namun, proyek ini mengalami pengulangan akibat adanya kesalahan dalam dokumen pemilihan yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proyek ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Sejumlah pihak mempertanyakan kelayakan dan efisiensi anggaran yang diajukan. Berdasarkan analisis Litbang Kaltengpedia, produksi video dokumenter dengan spesifikasi serupa di pasaran umumnya hanya membutuhkan biaya antara Rp 10 juta hingga Rp 30 juta. Selisih yang cukup besar ini menimbulkan pertanyaan apakah anggaran yang diajukan Diskominfosantik Kalteng terlalu tinggi dibandingkan standar industri.

Di sisi lain, branding media sosial Diskominfosantik Kalteng dinilai masih dalam kategori biasa saja. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa output dari proyek ini mungkin tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan.

Proyek ini menggunakan metode pengadaan langsung, dengan persyaratan bahwa perusahaan yang ingin berpartisipasi harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 59112, yang mencakup aktivitas produksi gambar bergerak, video, dan program televisi metode pengadaan dilakukan pengadaan langsung dan proyek ini tidak di khususkan untuk orang asli Papua (OAP)

Meski proyek ini masih dalam tahap perencanaan, perdebatan mengenai efisiensi penggunaan anggaran publik semakin menguat. Masyarakat kini menanti langkah transparan dari Diskominfosantik Kalteng terkait detail proyek, termasuk justifikasi anggaran yang diajukan.

Hingga saat ini, pihak Diskominfosantik Kalteng belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rincian anggaran dan alasan di balik besarnya nilai proyek ini. Masyarakat berharap ada transparansi lebih lanjut terkait mekanisme pengadaan, spesifikasi produksi, serta hasil akhir yang diharapkan dari proyek dokumenter Catatan Jurnalis.

Apakah proyek ini akan berjalan dengan anggaran yang diajukan, atau ada kemungkinan revisi nilai proyek? Publik menunggu jawabannya.

Sumber Kalteng Pedia.Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page